Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 16 Juli 2018 | 17:26 WIB
 

Jokowi-JK Harus Bekerja Keras di Sisa Jabatannya

Oleh : - | Minggu, 31 Desember 2017 | 10:12 WIB
Jokowi-JK Harus Bekerja Keras di Sisa Jabatannya
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini memberikan evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla untuk mengakhiri tahun 2017 dan menyongsong 2018. Menurut dia, evaluasi ini bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

"Evaluasi ini bagian dari kewajiban parlemen yang fundamental diamanahkan dalam konstitusi. Hasilnya kita harapkan dapat menjadi masukan perbaikan kinerja pemerintah untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat," kata Jazuli di Jakarta, Minggu (31/12/2017).

Ia menjelaskan evaluasi bukan dimaksudkan untuk mecari-cari kesalahan apalagi untuk menjatuhkan, karena ada sejumlah catatan evaluasi mulai dari kinerja ekonomi, kinerja penegakan hukum, penjagaan demokrasi dan kondisi sosial politik dan keamanan.

Menurut dia, Fraksi PKS ingin bangsa dan negara ini makin maju serta rakyatnya makin sejahtera, penegakan supremasi hukum makin berkeadilan, hukum tegak dan tidak menjadi alat kekuasaan.

"Kemudian, pembangunan politik demokrasi makin kondusif dan maju, agar tidak ada lagi di negeri ini kecenderungan otoriterianisme yang merusak sendi-sendi demokrasi yang kita bangun sejak dimualinya era reformasi," ujarnya.

Ia mengapresiasi sejumlah capaian positif pemerintah seperti percepatan pembangunan infrastruktur meskipun tidak boleh abai pada rendahnya capaian ekonomi secara umum, terutama dalam aspek fundamental kesejahteraan rakyat.

"Ekonomi Indonesia belum menunjukkan perkembangan menggembirakan, karena masih bergerak rata-rata 5,0 persen pertahun. Lalu, kurang maksimalnya pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi kemampuan pemerintah menekan persoalan sosial," jelas dia.

Selain itu, kata Jazuli, pertumbuhan ekonomi yang rendah diikuti dengan perlambatan peranan sektor-sektor penyerap tenaga kerja (labor incentive/tradable) seperti sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan.

"Kebijakan belanja pemerintah yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur secara besar-besaran diprediksi belum akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional pada tahun 2018," katanya.

Di samping itu, Jazuli mengatakan tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik. Resiko politik yang terdapat dalam Pilkada serentak di 171 titik (Provinsi, Kabupaten dan Kota) akan berdampak terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban. Pemerintah harus bisa menjamin pelaksanaan Pilkada tersebut berjalan dengan lancar dan tertib.

"Maka dari itu, Fraksi PKS berharap di sisa Pemerintahan Jokowi-JK yang tinggal dua tahun lagi ada perbaikan signifikan dan pemerintah harus bekerja keras," tandasnya.[ris]

Komentar

x