Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 17 Agustus 2018 | 11:13 WIB

Ditolak MA, Baidowi Minta Djan Cs Sudahi Konflik

Oleh : - | Senin, 25 Desember 2017 | 15:42 WIB
Ditolak MA, Baidowi Minta Djan Cs Sudahi Konflik
Wakil Sekjen PPP, Ahmad Baidowi - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Sekjen PPP, Ahmad Baidowi mengajak Djan Faridz dan kawan-kawan untuk menyudahi pertikaian internal partai berlambang Ka'bah. Sebab, semua jalur hukum sudah ditempuh dan hasilnya mengesahkan M Romahurmuziy (Romi) sebagai Ketua Umum PPP.

Terakhir, Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Djan Faridz-Achmad Dimyati Natakusuma sehingga pengurus PPP Periode 2016-2021 jatuh ke tangan Romi sebagai ketua umum dan Arsul Sani selaku sekretaris jenderal (sekjen).

"Putusan tersebut sudah final, kami mengajak seluruh kader PPP bersatu menyonsong pemilu 2019. Ayo kembali untuk membesarkan PPP, sudahi pertentangan politik toh persoalan hukum sudah tuntas," kata Baidowi, Senin (25/12/2017).

Anggota Komisi II DPR RI itu mempersilahkan kepada teman-teman di sebelah untuk bergabung. Sehingga tidak sampai pindah partai seperti Achmad Dimyati yang terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Putusan PK 79, Putusan Kasasi TUN 514 serta 4 putusan MK semuanya melegalisasi kengurusan PPP hasil muktamar Pondok Gede," ujarnya.

Kemudian, Baidowi mengatakan kepengurusan Romi menempati kantor PPP di Diponegoro, Jakarta Pusat juga secara legal dan sah tanpa gesekan sama sekali. Menurut dia, kalau ada gesekan pasti ada korban ada bagian gedung yang rusak dan ini tidak terjadi.

"Selain itu, terkait barang inventaris DPP sudah kami amankan. Sementara barang yang bukan milik DPP sudah kita pilah. Silahkan diambil secara baik-baik. Kita saat ini sedang mempersiapkan langkah menuju target 3 besar pemilu 2019," tandasnya.

Untuk diketahui, Djan Faridz menggugat SK Menkumham Nomor M.HH-06.AH.11.01 tanggal 27 April 2016. Dalam SK itu, ditetapkan susunan PPP 2016-2021 yang diketuai Romi dan Arsul sebagai Sekjen.

Akhirnya, Djan tidak terima dan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Di tingkat pertama, Djan menang dimana majelis hakim mencabut SK Kemenkumham pada 22 November 2016.

Namun, di tingkat banding kondisi berbalik yakni Pengadilan Tinggi TUN Jakarta pada 6 Juni 2017 membatalkan putusan PTUN Jakarta dan menyatakan gugatan Djan tidak dapat diterima. Lalu, Djan mengajukan kasasi dan akhirnya kembali ditolak oleh MA gugatan tersebut. [ton]

Komentar

x