Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 25 April 2018 | 05:57 WIB
 

Taufik 'Galau' Digadang jadi Cawagub Sudirman Said

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Selasa, 19 Desember 2017 | 22:36 WIB
Taufik 'Galau' Digadang jadi Cawagub Sudirman Said
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan merasa galau ketika didorongan untuk maju sebagai bakal calon Wakil Gubernur Jawa Tengah bersama Sudirman Said di Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2018.

"Posisi sekarang kan ada beberapa konsekuensi yang harus diikuti manakala seseorang maju dalam proses pilkada. Kalau anggota DPRD, DPR legislatif ini kan harus mundur. Nah, ini salah satu yang digondeli (dipegangin) konstituen saya untuk mundur," kata Taufik di Gedung DPR, Selasa (19/12/2017).

Namun, kata dia, aturan eksekutif masih belum jelas apakah diharuskan mundur atau tidak jika maju dalam pilkada. Hal itu berbanding terbalik dengan legislatif padahal keduanya menggunakan APBN dan APBD.

"Nah ini yang harus disampaikan kepada masyarakat kalau anggota legislatif itu suruh mundur, kenapa eksekutif seperti bupati, wali kota, gubernur bahkan mungkin menteri tidak ada ketentuan khusus untuk mundur. Padahal, legislatif kan hanya sekedar melegislasi bukan eksekutor," ujarnya.

Menurut dia, aturan yang berlaku antara legislatif dengan eksekutif membuat ketidakadilan. Padahal dengan posisi tersebut, seharusnya diberlakukan hal yang sama.

"Norma aspek keadilan dan tujuan untuk supaya tidak ada vasted interest itu tidak hanya di anggota legislatif saja, tapi juga berbahaya ini para eksekutif yang dalam tanda kutip hanya atas nama hukum tidak ada keterangan untuk mundur dia tidak mau mundur, tapi etikanya ya tentunya itu dirasa penuh dengan vasted interest disana," jelas dia.

Ia mengatakan seyogyanya ada aspek yang harus diluruskan dalam prinsip keadilan dalam kaitan kebijakan publik, harus dikembalikan pada aspek etika. Jadi tidak hanya anggota legislatif dan angkatan TNI yang harus mundur.

"Sedangkan eksekutif kok tidak. Padahal, eksekutif ini seperti yang kita ketahui bersama dia langsung menangani mengeksekusi setiap kebijakan publik yang terkait dari APBD dan APBN kebijakannya juga. Nah, kalau dia menjabat kan ada prinsip patologi birokrasi yang dia terjang. DPR mana punya birokrasi. Jadi adanya patologi birokrasi itu hanya ada di eksekutif," tandasnya.[jat]

Komentar

 
Embed Widget

x