Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 19 Oktober 2018 | 11:04 WIB

Tugas Berat KPU Verifikasi Faktual 10 Parpol Lama

Selasa, 19 Desember 2017 | 20:26 WIB

Berita Terkait

Tugas Berat KPU Verifikasi Faktual 10 Parpol Lama
Direktur Institute for Transformation Studies (INTRANS) Andi Saiful Haq - (Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Institute for Transformation Studies (INTRANS) Andi Saiful Haq yakin Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengambil keputusan yang sama terkait verifikasi parpol lama dan baru.

"Pada 2012, NasDem melakukan gugatan yang akhirnya dikabulkan MK," ujar Saiful menyoroti proses verifikasi faktual dua partai baru yang sedang berlangsung, Perindo dan PSI.

Berkaca pada pengalaman atas putusan MK tahun 2012. Pada saat itu Partai NasDem sebagai partai politik baru mengajukan gugatan atas dasar perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh partai politik baru ataupun lama,

MK memutuskan bahwa semua parpol, baik yang lolos dan tidak lolos verifikasi pada Pemilu 2009 serta partai baru, harus tetap mengikuti tahapan verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

Putusan itu dibacakan di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2012. Dasar pertimbangannya adalah asas keadilan dan rasionalitas persamaan.

Saiful menilai tidak mungkin MK memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan tahun 2012. Semua materi yang digugat sama, kesaksian ahli dan argumentasi hukum yang diajukan penggugat juga sama.

"Maka aneh jika putusannya kelak berbeda. Saya bisa pastikan sama. Maka KPUD seluruh Indonesia harus bersiap melakukan verifikasi untuk 10 parpol lama," ujarnya.

Saiful menegaskan tugas berat KPUD seluruh Indonesia ini justru akan terasa ketika 10 parpol lama yang sekarang ada di parlemen wajib untuk diverifikasi berdasarkan keputusan MK kelak.

"Perindo dan PSI saya yakin siaga penuh dan percaya diri menghadapi proses verifikasi faktual," ucap Saiful.

Sebagaimana diberitakan, Agustus lalu, PSI mengajukan gugatan uji materi ke MK berkaitan dengan ketentuan verifikasi parpol calon peserta pemilu 2019 oleh KPU. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

PSI mempersoalkan ketentuan dalam Pasal 173 karena dinilai bersifat tidak adil dan diskriminatif. Adapun partai yang dipimpin oleh Grace Natalie itu merupakan parpol baru yang wajib mengikuti verifikasi oleh KPU. Sementara untuk parpol yang telah mengikuti Pemilu 2014 tidak wajib mengikuti verifikasi.

PSI berharap MK segera mengeluarkan keputusan karena KPU akan melaksanakan verifikasi faktual.

"Permohonan kami ini ajukan karena tahapan Verifikasi Faktual sesuai Jadwal KPU RI akan dilaksanakan mulai 15 Desember 2017- 4 Januari 2018," kata Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni melalui keterangan tertulis, Rabu (13/12/2017).

Putusan MK terkait aturan verifikasi parpol tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi PSI sebagai pemohon. Putusan itu juga dapat dijadikan landasan bagi KPU dalam menjalankan tahapan verifikasi faktual.

"Hal ini juga dimaksudkan agar tidak mengganggu jadwal tahapan pemilu lain dan atau tidak dapat dijalankan pada tahapan Pemilu 2019," kata Toni, mengutip pernyataan pengacara PSI, Nasrullah. [rok]

Komentar

Embed Widget
x