Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 16 Oktober 2018 | 07:52 WIB

Purnawirawan: Peradilan Umum untuk Oknum TNI

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Minggu, 17 Desember 2017 | 21:15 WIB

Berita Terkait

Purnawirawan: Peradilan Umum untuk Oknum TNI
Purnawirawan TNI, Soleman B Ponto - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Purnawirawan TNI, Soleman B Ponto menyarankan Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto memproses prajuritnya melalui peradilan umum jika melakukan tindak pidana umum. Karena, sejak tahun 2004 sudah ada aturan prajurit diselesaikan peradilan umum.

"Jadi sejak tahun 2004, para pejabat TNI saat itu telah sepakat dan setuju bahwa tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI akan diadili di peradilan umum," kata Ponto di Jakarta, Minggu (17/12/2017).

Ia menjelaskan Pasal 65 ayat 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer, dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

Kemudian, kata Ponto, Pasal 74 ayat 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.

Artinya, lanjut dia, anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum akan diadili di peradilan umum nanti setelah hal itu diatur dan diberlakukannya Undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru.

"Selama belum ada Undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru, maka anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum masih tetap akan diadili di Peradilan Militer," ujarnya.

Menurut dia, sebagai Panglima TNI yang baru sudah seharusnya beliau mewujudkan mimpi-mimpi dari para pendahulunya yaitu pengadilan umum bagi anggota TNI yang melanggar hukum pidana umum.

"Saya sangat yakin anggota TNI tidak akan takut berhadapan dengan pengadilan umum, peluru pun diterjang apalagi kalau cuma pengadilan umum. Saya pikir, begitulah kira-kira logika berpikir para senior ketika disepakati dan ditanda tanganinya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," tandasnya. [fad]

Komentar

Embed Widget
x