Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 17 Agustus 2018 | 11:15 WIB

KLHK Keluarkan SK Agar RAPP Cs Tak Salahkan Aturan

Oleh : - | Selasa, 12 Desember 2017 | 02:36 WIB
KLHK Keluarkan SK Agar RAPP Cs Tak Salahkan Aturan
Sekjen KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Bambang Hendroyono - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Sekjen KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Bambang Hendroyono menjadi saksi sidang gugatan yang diajukan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Senin (11/12/2017).

Gugatan ini diajukan karena RAPP keberatan mengenai SK 5322 yang dikeluarkan KLHK tentang Pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) periode 2010-2019. SK itu membuat PT RAPP tak bisa melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Lewat surat permohonan No 101/RAPP-DIR/X/2017 tertanggal 18 Oktober, RAPP keberatan mengenai SK 5322 tentang Pembatalan RKU periode 2010-2019. Sidang diagendakan mendengarkan keterangan ahli dari KLHK.

Bambang menjelaskan perubahan revisi RKU itu sebagai langkah menerapkan kebijakan untuk mengelola lahan gambut dengan merevisi PP 71 menjadi PP 57 agar seluruh pemegang izin melakukan pemulihan ekosistem gambut yang saat ini ada dalam kerusakan akibat kebakaran.

"Atas dasar itu pemerintah melakukan revisi dimana wujud nyatanya dalam RKU harus mengatur lahan gambut," kata Bambang di PTUN, Senin (11/12/2017).

Maka dari itu, Bambang berharap kepada saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan ini dapat meyakinkan kebijakan pemerintah tidak menyalahi aturan. Tentu, untuk meyakinkan bahwa kebijakan pemerintah itu betul dan bukan sebuah kesewenang-wenangan.

Menurut dia, yang terjadi di lapangan mengindikasikan bahwa RAPP tidak menerapkan manajemen pengelolaan gambut dengan baik. Sehingga terjadi kebakaran yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Misalnya tahun 2015, kata Bambang, ada 2.078 hektare (hutan dan lahan gambut) yang terbakar hingga kerugian mencapai Rp 800 miliar. Di 2016, sekitar 4.000 hektare dengan kerugian Rp 1,6 triliun.

"Dan di 2017, seluas 545 hektare khusus gambut saja yang terbakar dengan kerugian mencapai Rp200 miliar. Ini sebuah indikasi bahwa manajemen gambut yang ada di lapangan tidak bisa diterapkan," ujarnya.

Sementara Ahli Hukum Administrasi dari Universitas Airlangga Surabaya, Philipus M Hadjon menjelaskan gugatan pembatalan SK Menteri LHK No 5322 di PTUN tidak tepat.

"Yang berlaku adalah diktum berisi hal untuk merevisi, oleh karena itu secara teknis gugatan pembatalan SK itu tidaklah tepat," ujarnya.

Di sisi lain, Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Borobudur Jakarta, Zudhan Arif Fakhrukloh sebagai saksi ahli juga menilai gugatan RAPP menggunakan permohonan fiktif positif tidak tepat.

"Menurut saya, sesuai undang-undang administrasi pemerintahan. Gugatan atau permohonan fiktif positif hanya boleh dilakukan untuk permohonan baru bukan untuk membatalkan keputusan yang sudah ada, jadi harusnya melalui sengketa tata usaha negara biasa, tidak boleh fiktif positif," katanya.

Sementara itu, pihak RAPP saat dimintai tanggapannya di sela persidangan tidak memberikan keterangan apa-apa. [ton]

Tags

Komentar

x