Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 20 April 2018 | 15:54 WIB
 

Pengacara Mundur, Sidang Novanto Tetap Berjalan

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 8 Desember 2017 | 17:42 WIB
Pengacara Mundur, Sidang Novanto Tetap Berjalan
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempermasalahkan mundurnya Otto Hasibuan, beserta Fredrich Yunadi yang mendampingi Ketua DPR RI Setya Novanto dalam menghadapi proses hukum dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

"Penunjukan PH ataupun hubungan PH dengan kliennya bukan domain KPK. Jadi jika ada yang mundur atau mungkin belum mendapatkan surat kuasa atau penambahan surat kuasa, silakan saja," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (8/12/2017).

Febri menegaskan, mundurnya dua penasehat Novanto tak berpengaruh pada persidangan pokok perkara KTP-el yang akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada pekan depan. Yakni pada Rabu 13 Desember 2017.

"Persidangan sudah dijadwalkan. Penetapan PN Jakpus (Pengadilan Tipikor) sudah diperintahkan agar JPU di KPK menghadirkan Terdakwa Setya Novanto. Hal itulah yang akan kami lakukan," kata dia.

Bahkan, apabila nanti Novanto tidak didampingi oleh penasihat hukum di sidang perkara pokok, tak membuat persidangan ini gugur. Sebab, kata dia, KPK memiliki hak memberikan penasihat hukum untuk Novanto seperti tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

"Tidak perlu berandai-andai, sampai saat ini yang bersangkutan masih didampingi PH. Masih terbuka kemungkinan penunjukan PH lain atau tetap dengan PH yang ada saat ini," kata Febri.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. [ton]

Komentar

 
Embed Widget

x