Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 25 Mei 2018 | 02:15 WIB
 

Di Balik Politisasi Hakim MK Arief Hidayat

Oleh : R Ferdian Andi R | Jumat, 8 Desember 2017 | 16:17 WIB
Di Balik Politisasi Hakim MK Arief Hidayat
Arief Hidayat, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) - (Foto: Inilahcom)

NILAHCOM, Jakarta - Nama Arief Hidayat, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa hari terakhir ini menjadi sorotan. Penyebabnya, ia disebut lobi tertutup dengan politisi Senayan agar kembali terpilih. Lebih ekstremnya lagi, ia dituding melakukan permufakatan jahat agar menolak uji materi UU MD3 yang diajukan serikat pekerja KPK. Apa sebenarnya yang terjadi?

Arief Hidayat ditetapkan oleh sidang paripurna DPR pada Kamis (7/12/2017) kemarin sebagai hakim MK yang berasal dari proses rekrutmen DPR. Karena merujuk UU MK, sembilan hakim MK dibagi proses rekrutmennya dari tiga lembaga sekaligus yakni DPR, Presiden dan Mahkamah Agung (MA). Masing-masing lembaga memiliki wewenang untuk memilih tiga hakim MK.

Sebelum menghadiri sidang paripurna DPR pada Kamis (7/12/2017) siang tersebut, Arief terlebih dahulu menghadiri sidang dewan etik Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengaku telah menjelaskan duduk perkara pertemuan dirinya dengan Komisi III DPR RI.

"Saya sudah bertemu dengan dewan etik, saya memang datang di Midplaza dan diundang secara resmi, karena calon masih ketua MK, maka ditanya ke saya, kalau ada fit and proper tes," beber Arief usai mengikuti sidang paripurna DPR.

Arief melanjutkan, sebelum mengadiri undangan Komisi III, terlebih dahulu dirinya melayangkan izin ke Dewan Etik MK dengan menginformasikan ihwal undangan soal rencana uji kelayakan dan kepatutan itu. "Ya dibolehkan (oleh Dewan Etik)," ucap Arief.

Nama Arief belakangan memang menjadi sorotan. Ini lantaran tuduhan soal pertemuan dirinya yang digelar di Midplaza dengan Komisi III DPR RI dinilai sebagai upaya lobi memuluskan pemilihan calon hakim serta dikaitkan dengan proses pengujian UU MD3 yang diujimaterikan di MK. Namun, imbas dari rumors tersebut, pemohon uji materi UU MD3, menarik permohonan uji materi di MK.

Saat ditanya soal upaya politisasi yang menimpa dirinya dalam proses pemilihan hakim MK, Arief enggan menduga-duga. Ia tampak legowo dengan rumor yang menimpa dirinya tersebut. "Itu bagian dari demokrasi, masih batas yang wajar. Tidak ada persoalan," seloroh Arief.

Ia melanjutkan salah satu syarat menjadi hakim MK adalah harus menjadi sosok negarawan. Makanya, ia enggan menanggapi hal-hal yang tidak ada korelasi dengan kerjanya sebagai hakim MK. "Tidak perlu ditanggapi, kalau ditanggapi saya kurang dewasa, itu bagian dari satu proses," tambah Arief.

Rumor soal perseteruan di internal hakim MK terkait perebutan posisi Ketua MK memang berhembus di luar gedung MK. Polemik yang menimpa Arief Hidayat salah satunya efek dari kompetisi di internal hakim MK. Namun, informasi tersebut dibantah tegas oleh Arief Hidayat. "Saya tidak mendengar itu. Saya tidak melihat dan semoga tidak ada," tepis Arief

Informasi lainnya dari sumber INILAH.COM di internal MK mengungkapkan, perseteruan antarhakim MK sebenarnya telah berlangsung lama, tepatnya sebelum masuknya hakim MK yang berasal dari kalangan akademisi masuk menjadi hakim MK.

Pemicunya soal alokasi program dari MK yang dikurangi ke lembaga yang bernaung di perguruan tinggi tertentu semenjak kepemimpinan Aief Hidayat. Sebelum Arief masuk menjadi Ketua MK, program kerjasama MK dominan diperuntukkan ke salah satu lembaga di perguruan tinggi tertentu.

Kebijakan Arief itu pula, tambah sumber itu, yang menjadi memicu hubungan kurang baik antara pengelola lembaga di Perguruan Tinggi tersebut dengan Ketua MK. Tak tanggung-tanggung, pimpinan lembaga tersebut disebutkan sumber menghubungi Ketua MK untuk protes atas pengurangan program dari MK. "Beliau sampai telpon Ketua MK untuk komplain," sebut sumber tersebut.

Saat dikonfrimasi soal kebijakan tersebut, Arief tidak menampik kebijakan yang ia lakukan itu. "Pada waktu itu anggaran kerjasama untuk MK ada. Namun difokuskan pada perguruan tinggi tertentu," ungkap Arief tanpa merinci perguruan tinggi yang dimaksud dan berapa persen program yang teralokasikan ke perguruan tinggi tersebut

Latar belakang perombakan kebijakan tersebut, menurut Arief karena perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum di Indonesia cukup banyak yang berada di wilayah di Indoensia. Oleh karenanya, sebut Arief, MK di bawah kepemimpinannya membagi program MK ke sejumlah perguruan tingggi.

"Perguruan Tinggi itu sebagai mitra yang dapat memajukan pemahaman konstitusi. Makanya kerjasama diperluas. Makanya saya dan Pak Sekjen sepakat untuk memperluas dan dialokasikan untuk banyak perguruan tinggi," papar Arief.

Saat dikonfirmasi apakah hiruk pikuk yang saat ini menimpa dirinya memiliki korelasi dengan kebijakan realokasi program kerjasama MK dengan perguruan tinggi tertentu tersebut? Arief mengaku tidak mengetahuinya. "Saya tidak tahu, tidak menduga sejauh itu," seloroh Arief.

Dinamika di internal MK disebut menjadi pemicu ramainya polemik soal tudingan terhadap Arief yang melakukan pat gulipat dan lobi di bawah meja dengan DPR. Di sisi lain, baik DPR maupun Arief membantah keras tudingan tersebut. Jika benar penyebab hiruk pikuk ini lantaran pertarungan perebutan Ketua MK sebagai pemicu tudingan terhadap Arief, tentu upaya tersebut tidak arif dan cenderung merusak karakter pribadi orang.

Komentar

 
Embed Widget

x