Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 16 Desember 2017 | 04:30 WIB

Bahas Lahan Sawit, Mentan Datangi KPK

Oleh : Indra Hendriana | Kamis, 7 Desember 2017 | 14:03 WIB
Bahas Lahan Sawit, Mentan Datangi KPK
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman saat mendatangi KPK - (Foto: Inilahcom/Indra Hendriana)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman kembali datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia datang untuk mendiskusikan tetkait permasalahan kebun sawit.

"Diskusi tentang kelapa sawit, khususnya plasma, jadi kami akan diskusi dengan KPK," kata Mentan Amran di Gedung KPK, Kamis (7/12/2017).

Menurut Amran, jumlah kebun sawit yang ada di hutan produksi sebanyak 2,7 juta hektar. Dimana diantaranya sebesar 1,7 juta hektar untuk plasma intinya dan selebihnya untuk perusahaan, mustinya hal itu tidak diperbolehkan.

"Kami diskusi ada plasma, ada kelapa sawit di areal hutan provinsi, ada perusahaan, ada kebun rakyat maju kami harus telaah dengan baik. Kami mencari solusi yang terbaik," ujar dia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Senin menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta pendampingan lembaga tersebut terkait komposisi lahan perkebunan kelapa sawit.

Pertemuan ini adalah untuk kedua kalinya. Pada pertemaun sebelumnya KPK, kata Amran, menyarankan agar pembagian lahan kelapa sawit antara perusahaan perkebunan sebagai pihak inti dengan perkebunan lahan kelapa sawit plasma harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni sekitar 20 persen untuk perkebunan rakyat.

"Komposisi antara plasma dengan inti sekarang ini belum mencapai 10 persen. Pak Ketua (KPK) meminta kalau bisa lebih tinggi dari 20 persen. Sekarang saja belum sampai 20 persen untuk plasma," kata Menteri Amran di Gedung KPK Jakarta, Senin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/2013 pasal 15 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luasan 250 hektare (ha) atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 persen dari luas areal IUP-B atau IUP.

Sementara itu, Kementerian Pertanian mencatat hingga 2015 realisasi pembangunan kebun masyarakat baru mencapai 237.791 ha. Luas ini lebih rendah dari target perusahaan yang seluas 384.065 ha. [rok]

Tags

Komentar

 
x