Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 16 Desember 2017 | 04:42 WIB

Di Balik Rumor Lobi Calon Hakim MK

Oleh : R Ferdian Andi R | Rabu, 6 Desember 2017 | 18:55 WIB
Di Balik Rumor Lobi Calon Hakim MK
Profesor Arief Hidayat - (Foto: inilahcom/Didik Setiawan)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Profesor Arief Hidayat terpilih kembali menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kali kedua setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI. Proses terpilihnya Arief Hidayat ini sempat menuai rumor tak sedap. Ia dituding melakukan lobi politik. Apa yang melatarinya?

Sepuluh fraksi di Komisi III DPR bulat memilih kembali Arief Hidayat untuk menjadi hakim MK untuk periode lima tahun ke depan. Hanya Fraksi Gerindra yang sejak awal mempertanyakan prosedur uji kelayakan dan kepatutan Arief Hidayat yang dilakukan di DPR. Tidak sekadar itu, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan proses lobi yang disebut gencar dilakukan Arief ke fraksi yang ada di DPR.

Arief Hidayat usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI menjelaskan proses majunya kembali dirinya sebagai calon hakim MK. Menurut dia, sesuai dengan ketentuan, MK berkirim surat ke DPR memberitahukan tentang masa jabatan hakim MK yang berasal dari DPR akan berakhir.

"Jadi kalau ada pertanyaan, lho awal-awal belum selesai jabatan kok sudah ngirim surat, itu menurut UU. UU itu, 6 bulan sebelum (habis masa jabatan) harus sudah ngirim surat. Nah yang ngirim itu bukan saya pribadi, tapi lembaga," sebut guru besar hukum tata negara Universitas Diponegoro (Undip) ini.

Memang bila merujuk Pasal 26 ayat (1) UU No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) disebutkan MK memberitahukan kepada lembaga yang berwenang tentang hakimnya yang akan diberhentikan paling lama enam bulan sebelum memasuki masa pensiun atau masa jabatan berakhir.

Masa jabatan Arief Hidayat untuk periode pertama akan berakhir pada Maret 2018 mendatang. Surat dari MK ihwal akan berakhirnya masa jabatan Arief masuk ke DPR pada awal November kemarin atau lima bulan sebelum masa jabatan berakhir. Dari sisi prosedur, pengajuan Arief tidak ada soal.

Soal tudingan Arief melakukan lobi ke sejumlah fraksi di DPR, juga dibantah. Mantan aktivis GMNI ini mengatakan dirinya datang ke DPR karena undangan Komisi III dalam rangka mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. "Saya izin kepada dewan etik. Dewan etik, saya mau habis masa jabatannya, sekarang sudah diundang untuk ketemu dengan komisi III. Jadi clear tidak ada masalah. Saya tidak melakukan lobi-lobi ke sini, ini resmi. Jadi ada undangan resmi," sebut Arief.

Soal dirinya dilaporkan ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK), Arief mengatakan tidak ada soal. Toh, sambung Arief, setiap hakim di MK pernah dilaporkan ke Dewan Etik. "Tapi yang pasti, saya datang ke Komisi III sepengetahuan Dewan Etik dalam rangka proses seleksi hakim konstitusi kembali," tandas Arief.

Dalam kesempatan tersebut, Arief juga membantah rumor soal dirinya dilobi terkait uji materi UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Saat ini UU MD3 sedang diuji materikan oleh serikat pegawai KPK ke MK terkait kewenangan hak angket yang dimiliki DPR. "Tidak ada lobi-lobi. Saya datang ke sini undangan resmi kalau saya datang ke Midplaza itu undangan resmi," ungkap Arief.

Sementara terpisah anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengklarifikasi soal pertemuan Komisi III dengan Arief Hidayat yang digelar di Midplaza Jakarta. Menurut dia, pertemuan tersebut resmi digelar Komisi III setelah rampung menggelar rapat Panitia Kerja RUU KUHP, sepakat mengundang Arief Hidayat dalam forum rapat resmi. "Memang rapat seperti itu kan tertutup baik di dalam maupun di luar. Jadi tidak ada lobi. Kalau lobi kan fraksi tertentu. Ini resmi rapat pertemuan, dimana lobinya?" tanya politisi PPP.

Arsul pun mengungkap praktik lobi politik yang pernah dilakukan calon komisioner KPK dan terpilih menjadi pimpinan melakukan lobi di sebuah hotel. Ia pun menantang untuk buka-bukaan terkait praktik lobi calon komisioner KPK tersebut. "Kalau dia mau bantah, hayo kita buka-bukaan saja. Saya ada datanya semua," tegas Arsul.

Terkait prosedur pemilihan Arief Hidayat di DPR, Arsul mengungkapkan terjadi perbedaan pandangan di internal Komisi III soal mekanisme pemilihan Arief Hidayat. Menurut Arsul, ada fraksi yang mengusulkan langsung perpanjangan tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan, persis yang terjadi pada Akil Muchtar.

"Ada juga yang berpendapat termasuk saya tidak bisa begitu, harus tetap di fit proper test, tetapi nuansanya lebih kepada evaluasi kerja dan profesionalisme karena dia sudah menjabat," tegas Arsul.

Tags

Komentar

 
x