Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 13 Desember 2017 | 16:11 WIB

Munaslub Golkar Bisa Terjadi Atas Berbagai Alasan

Oleh : Happy Karundeng | Rabu, 6 Desember 2017 | 06:03 WIB
Munaslub Golkar Bisa Terjadi Atas Berbagai Alasan
Politikus Partai Golkar Melchias Mekeng (Kiri) - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Politikus Partai Golkar Melchias Mekeng mengatakan pelaksanaan Munaslub untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto semakin mungkin terjadi. Pasalnya mayoritas Ketua DPD I sudah menyuarakan hal yang sama.

"Munaslub itu bisa dilaksanakan karena beberapa alasan," katanya kepada INILAHCOM, Selasa (5/12/2017)

Ia menjelaskan salah satu alsan utama Munaslub bisa secepatnya terlaksana adalah permintaan dari mayoritas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I Partai Golkar.

"Salah satunya adalah permintaan 2/3 DPD propinsi dalam hal kegentingan yang terjadi di partai," ujarnya.

Seperti diketahui, seiring desakan pelaksanaan Munaslub akibat kekecewaan hasil rapat pleno yang masih mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, kini muncul nama-nama baru yang dijagokan menggantikan Setya Novanto.

Diantaranya Airlangga Hartarto, Wisnu Suhardono (Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah), Dedi Mulyadi (Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat), Andi Sinulingga (Koordinator Pemenangan Sumatera I).

Sebelumnya, KPK kembali menetapkan Novanto jadi tersangka. Status tersangka yang kedua kali diumumkan bersamaan dengan hari Pahlawan yakni tanggal 10 November 2017. Novanto kembali menjadi tersangka setelah status tersangka yang pertama lolos melalui praperadilan.

Novanto saat ini sudah resmi menjadi tahanan KPK. Dalam kasus ini Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Namun, Novanto membantah tuduhan ini. Dia pun kembali menggugat KPK.

Adapun, sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Atas perbuatannya Novanto dijerat Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [hpy]

Komentar

 
x