Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 16 Desember 2017 | 04:35 WIB

Bawaslu Minta Awasi Ketat Verifikasi Perorangan

Oleh : - | Rabu, 6 Desember 2017 | 02:07 WIB
Bawaslu Minta Awasi Ketat Verifikasi Perorangan
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Aulia Andri - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Medan - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara menginstruksikan jajaran pengawas di daerah untuk mengawasi secara ketat proses verifikasi bakal calon dari jalur perseorangan.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Aulia Andri mengatakan, pengawasan terhadap tahapan verifikasi syarat dukungan bakal calon kepala daerah dari jalur peseorangan sangat penting.

Selain berpotensi terjadinya pelanggaran pidana, tahapan verifikaai tersebut juga berpotensi memunculkan sengketa pilkasa.

"Kita intruksikan pengawasan melekat proses penelitian dan analisis dukungan ganda," katanya di Medan, Selasa (6/12/2017).

Dalam tahapan penyerahan syarat dukungan pasa 25-29 November, tercatat adanya 15 bakal calon perseorangan di delapan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2018.

Bakal calon dari jalur perseorangan itu terdapat untuk pilkada di Langkat (lima pasangan calon), Dairi, Deli Serdang, dan Padang Sidempuan masing-masing dua pasangan calon.

Sedangkan dalam pilkada di Batubara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Tapanuli Utara masing-masing satu pasangan bakal calon.

Pengawasan melekat itu penting untuk memastikan bahwa KPU melaksanakan verifikasi sesuai dengan prosedur, bersikap netral dan memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada setiap bakal pasangan calon.

Pengawasan tersebut juga untuk memastikan KPU mencoret pasangan bakal calon yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

"Pada pilkada serentak 2015, ada satu kasus sengketa pencalonan sebelum tahapan penetapan pasangan calon peserta. Sedangkan pada saat penetapan, ada tiga sengketa dari jalur perseorangan. Pengawasan ini tentunya sebagai langkah mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, juga sengketa," kata Aulia.

Bawaslu juga mengingatkan KPU dan jajaranya di Sumut mengenai UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk sanksi pidana kepada penyelenggara yang tidak melakukan verifikasi administrasi syarat dukungan.[tar]

Tags

Komentar

 
x