Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 16 Desember 2017 | 04:44 WIB

Prolegnas Prioritas 2018 Tak Ada UU Ormas, Kenapa?

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 5 Desember 2017 | 17:58 WIB
Prolegnas Prioritas 2018 Tak Ada UU Ormas, Kenapa?
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Sidang paripurna DPR RI, Selasa (5/12/2017) memutuskan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2018. Ada lima puluh daftar RUU Prioritas yang akan dibahas setahun ke depan. Sayangnya, UU Ormas tak masuk di daftar. Padahal, saat pengesahan Perppu Ormas, DPR dan pemerintah sepakat merevisi materi UU Ormas.

UU Ormas tak masuk dalam daftar Prolegnas prioritas 2018. Tidak masuknya UU Ormas dalam daftar Prolegnas Prioritas 2018 ini memancing interupsi sejumlah fraksi dalam sidang Paripurna DPR, Selasa (5/12/2017).

Anggota Fraksi PPP DPR RI Arsul Sani saat interupsi di sidang paripurna DPR mengungkapkan keinginan mayoritas fraksi di DPR agar UU Ormas masuk dalam Prolegnas Prioritas. "Mayoritas fraksi meminta Perppu Ormas itu bisa direalisasikan perubahannya segera. PPP dan fraksi lainnya sudah siapkan naskah akademik UU Ormas," ujar Arsul di gedung DPR, Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Hal senada juga ditegaskan anggota Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani yang menyayangkan tidak masuknya UU No 16 Tahun 2017 tentang Ormas dalam daftar Prolegnas Prioritas 2018. "Dengan tidak dicantumkan RUU Ormas kami khawatir tidak jadi prioritas di 2018," tegas Erma.

Menurut dia, sikap politik Partai Demokrat yang mendukung pengesahan Perppu Ormas saat sidang paripurna pada Oktober lalu diisi juga dengan sejumlah catatan terkait substansi UU Ormas. "Kami mohon penjelasan baleg soal hilangnya UU 16/2017 tersebut," pinta Erma.

Sementara Ketua Baleg DPR RI Supartman Andi Agtas menjawab pertanyaan sejumlah anggota DPR yang mempertanyakan tidak masuknya UU Ormas dalam daftar Prolegnas. Menurut dia, saat pembahasan antara DPR dan Pemerintah terkait Prolegnas Prioritas 2018 tersebut, UU ormas belum mendapat nomor.

"Sehingga kesepakatan bersama bahwa revisi Prolegnas tidak dilakukan enam bulan sekali tapi tiap bulan. Jadi kesepakatan bersama insya Allah UU selesai maka UU ormas akan masuk di Prolegnas 2018," ungkap Supratman.

Sementara terpisah Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan tidak masuknya UU Ormas dalam daftar Prolegnas lantaran saat pembahasan Prolegnas Prioritas 2018, UU Ormas belum mendapat penomoran. "Nanti kalau sudah dinomeri, Baleg rapat lagi untuk menyisipkannya," tambah mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini.

UU Ormas saat pengesahan di DPR menimbulkan polemik. Sejumlah elemen masyarakat dari kalangan ormas menolak Perppu Ormas karena dianggap mengengkang kebebasan berserikat masyarakat. Di DPR sendiri saat pengesahan Peprpu Ormas, tiga Fraksi di DPR menolak pengesahan Perppu Ormas yakni Fraksi PKS, Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra.

Komentar

 
x