Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 17 Desember 2017 | 03:29 WIB

KPK Masih Susun Surat Dakwaan Novanto

Oleh : Ivan Setyadhi | Selasa, 5 Desember 2017 | 16:22 WIB
KPK Masih Susun Surat Dakwaan Novanto
Ketua KPK Agus Rahardjo - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan berkas penyidikan Ketua DPR RI Setya Novanto telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Saat ini, jaksa penuntut tengah menyusun surat dakwaan tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el tersebut.

"Masih dikerjakan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Selasa (5/12/2017).

Selain menyusun surat dakwaan, Agus mengatakan tim Biro Hukum KPK juga tengah mempersiapkan semua jawaban dan bukti-bukti untuk menghadapi sidang gugatan praperadilan Novanto.

Agus menolak anggapan pihaknya sengaja mengulur sidang praperadilan agar gugur ditengah jalan saat sidang perdana eKTP digelar."Dua-duanya kita siapkan dengan baik, prapid dan penyelesaian berkas," tegasnya.

KPK melimpahkan berkas penyidikan Ketua DPR Setya Novanto ke tahap II atau penuntutan sejak pekan lalu. Kini, jaksa penuntut memiliki waktu 14 hari dari pelimpahan berkas untuk menyelesaikan surat dakwaan tersebut.

Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi eKTP untuk kedua kalinya. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan koorporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek tersebut.

Tak hanya itu, Novanto dan Andi Narogong juga diduga mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan eKTP tersebut. Novanto dan Andi Narogong disebut telah menerima keuntungan dalam proyek eKTP ini sebesar Rp574,2 miliar.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [ton]

Komentar

 
x