Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 14 Desember 2017 | 09:38 WIB

Jokowi Minta Kementerian Tak Puas Opini WTP

Oleh : Ray Muhammad | Selasa, 5 Desember 2017 | 10:41 WIB
Jokowi Minta Kementerian Tak Puas Opini WTP
Presiden Joko Widodo (Jokowi) - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Bogor - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Ruang Garuda Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12/2017) pagi.

Melalui sambutannya, Jokowi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan hari ini dirinya mengingatkan bahwa inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat.

"Kepercayaan yang diperoleh dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai tanggungjawab sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat. Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarang pertangungjawabannya," ujar Jokowi.

Kepala Negara mengingatkan semua pimpinan kementerian dan lembaga menganggap sepele laporan keuangan yang pemeriksaannya dilakukan sebagai kegiatan tahunan.

"Karena kegiatan rutin tahunan lalu semuanya menganggap gampang saja. Waktu kita menerima hasil Opini WTP (wajar tanpa pengecualian) atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2016, saya mengingatkan bahwa ini adalah hasil kerja keras kita semuanya beserta lembaga yang menggunakan uang rakyat," paparnya.

Ia mengharapkan agar kerja keras ini tidak boleh berhenti begitu saja, melainkan harus terus menerus dilakukan oleh setiap pimpinan kementerian dan lembaga.

"Sebab WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban kita dalam menggunakan APBN. Kita tidak boleh puas dengan pernyataan bahwa di tahun 2016 adalah pertama kali predikat WTP diterima pemerintah pusat setelah 12 tahun. Saya kira bukan itu," ungkapnya.

Presiden RI pun meminta seluruh jajarannya agar semakin terpacu supaya kembali meraih gelar WTP pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya.

"Tahun-tahun berikutnya, pemerintah pusat terus mendapat status opini WTP dan itu harus jadi sebuah standar. Sekali lagi, itu harus jadi sebuah standar bagi kita semuanya. Tentu saya juga perlu ingatkan kepada semuanya bahwa kementerian dan lembaga pemerintahan mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup," tegasnya.

Hal yang perlu dipastikan oleh setiap kementrian dan pimpinan lembaga ialah tidak ada satu Rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi.

"Ini perlu digarisbawahi. Maksimalkan penggunaakn teknologi informasi dari hulu sampai hilir ini, segera. Saya sudah perintahkan mulai dari e-planning, e-budgeting dan perpres sedang disiapkan.
Sehingga kita tdk perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas," katanya.

Ia meyakini, setelah sistem ini berjalan maka setiap penggunaan anggaran di pemerintah pusat akan transparan dan mudah dipertanggungjawabkan.

"Sehingga tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN. Terakhir, saya minta agar setiap kementerian dan lembaga pemerintahan, pengguna APBN agar terbuka dengan BPK. BPK itu mitra kita, memastikan tata kelola pemerintahan yang baik," jelasnya.

Lebih jauh, Jokowi mengharapkan agar BPK menjaga independensi dan profesionalitas sepanjang berjalannya proses pemeriksaan keuangan.

"Sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan BPK, saya percaya kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama," tandasnya. [rok]

Tags

Komentar

 
x