Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 17 Desember 2017 | 03:43 WIB

Ketum Golkar Harus Kembalikan Kepercayaan Publik

Oleh : Happy Karundeng | Selasa, 5 Desember 2017 | 06:03 WIB
Ketum Golkar Harus Kembalikan Kepercayaan Publik
Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menilai sudah sangat mendesak Partai Golkar untuk segera menggelar Munaslub untuk mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua Umum. Jika telah dilantik, Ketum Golkar baru memiliki banyak pekerjaan rumah.

"Tugas ketum terpilih ada melakukan konsolidasi internal pasca Munaslub agar tidak terjadi perpecahan dan dualisme kepemimpinan yang berujung pada rendahnya kepercayaan publik," katanya kepada INILAHCOM, Senin (4/12/2017).

Selain harus mampu mengembalikan kepercayaan publik, pemimpin baru Partai Golkar nantinya harus memastikan untuk tidak membantu Novanto agar publik melihat niat Golkar melawan Korupsi.

"Selain itu ketum terpilih harus mampu membangun kepercayaan publik melalui ketidakikutsertaan Golkar dalam membela Novanto maka bila tidak Golkar akan terpuruk sama seperti kasus demokrat sebelumnya," ulasnya.

Diketahui KPK kembali menetapkan Novanto jadi tersangka. Status tersangka yang kedua kali diumumkan bersamaan dengan hari Pahlawan yakni tanggal 10 November 2017. Novanto kembali menjadi tersangka setelah status tersangka yang pertama lolos melalui praperadilan.

Novanto saat ini sudah resmi menjadi tahanan KPK. Dalam kasus ini Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Namun, Novanto membantah tuduhan ini. Dia pun kembali menggugat KPK.

Adapun, sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Atas perbuatannya Novanto dijerat Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [hpy]

Komentar

 
x