Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 16 Desember 2017 | 04:34 WIB

Golkar Seharusnya Merespon Dinamika Publik

Oleh : Happy Karundeng | Selasa, 5 Desember 2017 | 05:04 WIB
Golkar Seharusnya Merespon Dinamika Publik
Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menlai pergantian Ketua Umum Partai Golkar sudah sangat mendesak agar Partai Beringin bisa siap dalam waktu yang cepat untuk menghadapi Pilkada serentak 2018.

"Novanto memang perlu diganti kalau mau Partai Golkar aman hadapi pilkada serentak. Itu urgensi yang paling krusial kenapa Novanto perlu diganti," katanya kepada INILAHCOM, Senin (4/12/2017).

Ia menjelaskan salah satu dampak fatal yang akan diperoleh Golkar jika Novanto tidak segera diganti adalah akan terus merosotnya elektabilitas Golkar. Pasalnya kasus yang menyeret nama Novanto adalah salah satu kasus yang dianggap paling tidak disukai publik.

"Kedua, imbas kasus hukum brdampak pada elektabilitas Golkar itu artinya bila elite-elite Golkar tidak melakukan Munaslub maka hanya akan menambah rendahnya elektabilitas. Publik sangat sensitif terhadap kasus korupsi maka seharusnya Golkar merespons dialegtika dan dinamaka publik," ulasnya.

Diketahui KPK kembali menetapkan Novanto jadi tersangka. Status tersangka yang kedua kali diumumkan bersamaan dengan hari Pahlawan yakni tanggal 10 November 2017. Novanto kembali menjadi tersangka setelah status tersangka yang pertama lolos melalui praperadilan.

Novanto saat ini sudah resmi menjadi tahanan KPK. Dalam kasus ini Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Namun, Novanto membantah tuduhan ini. Dia pun kembali menggugat KPK.

Adapun, sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Atas perbuatannya Novanto dijerat Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [hpy]

Komentar

 
x