Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 13 Desember 2017 | 16:10 WIB

Absen di Gugatan Novanto, KPK Sengaja Ulur Waktu

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 4 Desember 2017 | 08:32 WIB
Absen di Gugatan Novanto, KPK Sengaja Ulur Waktu
Kuasa Hukum Novanto, Otto Hasibuan - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ketidakhadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sidang perdana gugatan praperadilan Setya Novanto disebut untuk mengulur waktu. Tujuannya agar KPK punya waktu melimpahkan berkas penyidikan Setya Novanto ke Pengadilan Tipikor.

"Ya tentunya kami positif aja melihat ketidakharidan dia (KPK). Tetapi banyak orang beranggapan ini mengulur waktu agar bisa mempercepat berkas perkara dan saya dengar tadi katanya ada keterangan pers dari KPK yang akan mempercepat berkas perkara ini (masuk ke pengadilan Tipiko)," kata Kuasa Hukum Novanto, Otto Hasibuan kepada INILAHCOM, Minggu (3/12/2017).

Menurut dia, langkah yang diambil oleh KPK tidak elegan. Mustinya pihak KPK hadir dalam sidang pertama, meskipun tidak hadir dalam sidang perdana itu sah-sah saja.

"Menurut saya paling elegan dan paling terhormat buat KPK, kalau mereka menghadapi praperadilan itu. Kenapa, kalau mereka menang maka itu kan menambah kepercayaan kalau KPK tidak salah," ujar dia.

Meski begitu, kata dia, pihaknya akan tetap mengikuti proses hukum. "Kalau itu sudah dilimpahkan ke pengadilan ya kami hadapi di pengadilan," ujar dia.

Diketahui, apabila KPK melimpahkan berkas penyidikan Setya Novanto ke Pengadilan Tipikor dan sidang perdana pembacaan dakwaan di buka, maka dengan sendirinya gugatan praperadilan akan gugur dengan sendirinya. Hal ini sesuai dengan keputusan MK.

KPK kembali menetapkan Novanto jadi tersangka. Status tersangka yang kedua kali diumumkan bersamaan dengan hari Pahlawan yakni tanggal 10 November 2017. Novanto kembali menjadi tersangka setelah status tersangka yang pertama lolos melalui praperadilan.

Novanto saat ini sudah resmi menjadi tahanan KPK. Dalam kasus ini Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Namun, Novanto membantah tuduhan ini. Dia pun kembali menggugat KPK.

Adapun, sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Atas perbuatannya Novanto dijerat Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [ind]

Komentar

 
x