Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 13 Desember 2017 | 15:58 WIB

Menghakimi Hajatan Veteran 212

Oleh : R Ferdian Andi R | Sabtu, 2 Desember 2017 | 09:34 WIB
Menghakimi Hajatan Veteran 212
(Foto: inilahcom/Eusebio Chrysnamurti)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Acara bertajuk reuni 212 yang digelar Sabtu (2/12/2017) dalam beberapa hari terakhir banyak mendapat respons dari pejabat negara dan sejumlah aktivis. Arahanya, mengadili hajatan yang akan digelar di Monas Jakarta itu. Padahal, selagi acara tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah-sah saja dilakukan. Mari rayakan demokrasi dan keragaman aspirasi.

Respons miring muncul atas rencana reuni 212 bertepatan dengan peringatan setahun aksi yang menimbulkan pro dan kontra dalam merespons proses hukum terhadap mantan Gubernur DKI Jakarat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengomentari acara reuni tersebut yang dianggap tidak jauh dari agenda politik untuk pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. "Sudahlah, ini pasti larinya ke arah politik 2018-2019," ujar Guru Besar PTIK Jakarta ini, Kamis (30/11/2017).

Hal senada juga disampaikan aktivis LSM Hendardi yang menilai hajatan reuni 212 tak lebih merupakan gambaran aksi yang dilakukan pada 2016 setahun lalu itu hanyalah gerakan politik. "Sebagai sebuah gerakan politik, maka konstinuitas gerakan ini akan menjadi arena politik baru yang akan terus dibangkitkan sejalan dengan agenda politik formal kebangsaan," ujar dia dalam siaran pers, Jumat (1/12/2017).

Ia menuding aksi reuni 212 tak lebih merupakan ajang kepentingan elit 212 serta tidak memiliki relevansi dengan tantangan kebangsaan dan kenegaraan. "Apapun alasannya, populisme agama sesungguhnya menghilangkan rasionalitas umat dalam beragama. Juga menghilangkan rasionalitas warga dalam menjalankan hak politiknya," cetus Hendardi.

Sementara terpisah Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid menilai di era demokrasi seperti saat ini, setiap orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan ekspresi dan pendapatnya di ruang publik. "Di era demokrasi seperti sekarang ini, sah-sah saja orang berkumpul untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat sepanjang hal itu dilakukan dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan," ujar Zainut.

Hanya saja, Zainut menyebutkan, tanpa mengurangi rasa hormat dirinya kepada para pemrakarsa acara reuni 212, apa perlu membentuk forum alumni dan akan diperingati peristiwa itu setiap tahunnya. "Sementara masih banyak pekerjaan umat yang terbengkalai yang menuntut kita untuk segera kita tangani. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu memandang ke depan, jangan terus menengok ke belakang," cetus Zainut.

Acara reuni 212 yang digelar bertepatan dengan peringatan aksi 212 setahun lalu itu, merupakan bagian dari cerminan demokrasi di Indonesia. Sejak awal kehadiran aksi ini, sikap resistensi lembaga negara atas aksi tersebut cukup kuat. Seruan larangan untuk hadir di aksi tersebut menggema di sejumlah daerah. Namun nyatanya, tak menyurutkan massa untuk hadir dalam aksi tersebut.

Apapun motif dari reunui 212 itu merupakan hak setiap warga negara untuk berkumpul dan menyampaikan pendapatnya di ruang publik. Bila pun aksi tersebut bermuatan politis, tentu tidak ada soal. Setiap orang berhak melakukan aktivitas politik. Asal, setiap tindakan warga negara harus berbasiskan pada nilai hukum.

Tags

Komentar

 
x