Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 14 Desember 2017 | 09:39 WIB

Gubernur Jambi Pastikan Ikuti Proses Hukum di KPK

Oleh : Ivan Setyadi | Jumat, 1 Desember 2017 | 19:35 WIB
Gubernur Jambi Pastikan Ikuti Proses Hukum di KPK
Gubernur Jambi Zumi Zola - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jambi - Gubernur Jambi Zumi Zola akhirnya angkat bicara soal kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang melibatkan beberapa pejabat di lingkup pemerintahannya.

Menurutnya, apa yang menimpa beberapa anak buahnya serta Anggota DPRD Provinsi Jambi tanpa sepengetahuannya.

"Kejadian OTT itu di luar sepengetahuan dan kontrol saya sebagai gubernur Jambi. Saya tidak pernah memerintahkan secara lisan maupun tulisan, apapun itu bentuknya yang melanggar hukum," katanya saat jumpa pers di kediaman dinasnya, Jumat (1/12/2017).

Zola memastikan, pemerintah Jambi akan mendukung dan patuh pada proses penyidikan yang dilakukan KPK hingga saat ini. Termasuk, jika nantinya dia diminta bersaksi untuk penyidik.

"Apabila dipanggil oleh KPK saya katakan insyaAllah saya siap. Itu karena saya sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai pejabat negara, harus tunduk pada hukum," jelasnya.

Zola mengungkapkan dirinya sengaja mengggelar konferensi pers untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap adanya berbagai pemberitaan, baik di media pemberitaan lokal dan nasional serta media sosial.

"Sebagai gubernur, saya sangat prihatin dengan adanya kejadian OTT KPK beberapa waktu yang lalu, yang melibatkan unsur pejabat dari Pemerintah Provinsi Jambi dan juga anggota DPRD Provinsi Jambi," ujarnya.

Zola memastikan roda pemerintahan Provinsi Jambi tidak terganggu dengan kejadian OTT itu, untuk posisi pejabat-pejabat yang dinyatakan tersangka oleh KPK, dia sudah menggantinya.

Sedangkan untuk jabatan Sekda, kata Zola, sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, agar secepatnya melantik pejabat defenitif yang merupakan hasil lelang jabatan.

"Intinya program pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan roda pemerintahan tidak terganggu," tegasnya.

Sebelumnya, KPK menahan empat tersangka dugaan suap dalam operasi tangkap tangan di Jambi, Selasa (28/11), tiga tersangka merupakan pejabat Pemprov Jambi dan satu anggota DPRD Provinsi Jambi. Dalam perkara tersebut KPK mengamankan total uang sebesar Rp4,7 miliar.

Menurut KPK, diduga uang suap itu diberikan kepada anggota DPRD agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

Komentar

 
x