Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 11 Desember 2017 | 22:06 WIB

Yorrys Sebut Praperadilan Novanto Urusan Pribadi

Oleh : Indra Hendriana | Kamis, 30 November 2017 | 17:42 WIB
Yorrys Sebut Praperadilan Novanto Urusan Pribadi
Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Munaslub Partai Golkar untuk menggeser posisi Setya Novanto dari jabatan ketua umum harus dibuat dalam waktu dekat. Demikian dikatakan Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai.

"Iya lah (Munaslub harus dilakukan) sebelum tanggal 15 (Desember 2017)," kata Yorrys, Kamis (30/11/2017).

Bahkan, kata dia, acara Munaslub tidak perlu menunggu gugatan praperadilan Setya Novanto terkait status tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Sebab, kata dia, gugatan itu merupakan urusan pribadinya, bukan urusan partai.

"Enggak ada urusan sama itu (gugatan praperadilan). Itu kan masalah pribadi dia, bukan masalah Golkar," ujar dia.

Dalam kesempatan ini Yorrys menyebut, sejumlah DPD Partai yang dinisiasi oleh Airlangga Hartarto menemui Presiden Jokowi untuk meminta pandangan soal kondisi kekinian partai.

"Karena kan Golkar memberi dukungan ke beliau. Minta izin kepada Jokowi untuk secara eksplisit menyampaikan bahwa ia ikhlas melepas Airlangga memimpin Golkar dan Golkar tetap solid mendukung Airlangga. Dan mohon beliau bisa hadir dalam Munaslub," ujar dia.

KPK kembali menetapkan Novanto jadi tersangka. Status tersangka itu adalah kali kedua diumumkan bersamaan dengan hari Pahlawan yakni tanggal 10 November 2017.

Novanto saat ini sudah resmi menjadi tahanan KPK. Dalam kasus ini Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun, sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Atas perbuatannya Novanto dijerat Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [ton]

Komentar

 
x