Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 17 Oktober 2018 | 17:56 WIB

Polri-Bawaslu Miliki Peta Rawan Pilkada Berbeda

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Kamis, 30 November 2017 | 17:13 WIB

Berita Terkait

Polri-Bawaslu Miliki Peta Rawan Pilkada Berbeda
Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Polri akui punya pemetaan wilayah rawan Pilkada 2018 yang berbeda dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut dia, sudut pandang pemetaan wilayah yang rawan punya kriteria masing-masing dari setiap Institusi atau lembaga.

"Ya (beda), mungkin sudut pandang Bawaslu dan Polri agak berbeda, karena kita ada kriteria sendiri (pemetaan wilayah)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).

Meski berbeda pandangan dalam pemetaan wilayah rawan Pilkada 2018 mendatang, Polri tetap akan merangkul Bawaslu untuk berkoordinasi guna menciptakan rasa aman selama Pilkada 2018 berlangsung.

"Kita akan koordinasi terus dengan Bawaslu, sepanjang itu untuk kelancaran dan pengamanan pelaksanaan Pilkada itu sendiri," jelas Setyo.

Tak hanya Bawaslu, Polri Akan menggandeng seluruh stakeholder yang terlibat dalam gelaran pesta demkorasi itu. Dengan saling berkoordinasi antar lembaga/instansi terkait, Polri yakin Pilkada 2018 akan berjalan dengan lancar.

"Pemda tidak bisa kerja sendiri, Polri tidak bisa sendiri, KPU juga, kita (Polri) juga kerjasama dengan tokoh masyarakat. Kita harapkan tokoh masyarakat dan agama mereka memaksimalkan paling tidak jangan provokasi," ungkap Setyo.

Setyo menjelaskan, Polri dalam menentukkan wilayah yang rawan jelang Pilkada 2018, berdasarkan sejarah penyelenggaraan Pemilu di daerah tersebut.

"Artinya kita pelajari sejarah bahwa disitu pernah terjadi ini kan penyelesaian seperti apa kita bisa lihat, bisa jadi pembelajaran," ucap Setyo.

Seperti diketahui, Polri menentukan 5 daerah yang disebut paling rawan terjadi konflik pada Pilkada 2018. Daerah tersebut di antaranya Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Sementara, Bawaslu menyebut tiga Provinsi dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi, ketiganya yakni Papua, Kalimantan Barat dan Maluku. [ton]

Komentar

Embed Widget
x