Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 16 Desember 2017 | 04:42 WIB

Implikasi Sowan Politik DPD I Golkar ke Jokowi-JK

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 30 November 2017 | 17:27 WIB
Implikasi Sowan Politik DPD I Golkar ke Jokowi-JK
(Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Audiensi 30 Pimpinan DPD I Partai Golkar kepada Presiden Joko Widodo dilanjutkan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki implikasi politik terhadap kepemimpinan Partai Golkar, nasib Setya Novanto dan masa depan partai berlambang pohon beringin ini. Meski, langkah ini dikritik sejumlah komponen Partai Golkar.

Langkah DPD I Partai Golkar menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan di Bogor dan rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat memberi arti penting bagi masa depan Partai Golkar pasca-penetapan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus KTP Elektronik.

Ketua DPD I Sulawesi Tenggara Partai Golkar Ridwan Bae mengungkapkan, pertemuan yang digelar selama satu jam lamanya itu di antaranya membicarakan soal Munaslub Partai Golkar. Ridwan yang juga anggota DPR RI ini menyebutkan alasan mengapa Presiden memberi atensi terhadap kondisi internal Partai Golkar.

"Menurut Presiden, kekisruhan parpol, apalagi Golkar partai besar, pasti akan berdampak terhadap stabilitas nasional, baik politik maupun stabilitas ekonomi," papar Ridwan saat dihubungi wartawan, Kamis (30/11/2017).

Sementara Ketua DPD I Jawa Barat Partai Golkar Dedi Mulyadi mengatakan dalam kesempatan tersebut pihaknya meminta izin untuk mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar lantaran yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja. Kendati Dedi memastikan Presiden tidak memberi dukungan kepada siapapun dalam Munaslub Partai Golkar.

Sebelum pertemuan DPD I dengan Presiden dan Wapres ini, pada Rabu (29/11/2017) juga telah dilakukan pertemuan di rumah dinas Airlangga Hartarto. Rangkaian pertemuan DPD I dengan sejumlah pihak ini secara vulgar dapat dibaca sebagai gerakan politik untuk memuluskan rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang memiliki agenda tunggal mengganti Setya Novanto.

Apalagi dalam perkembangan terkini, sidang perdana pra peradilan Setya Novanto yang sedianya digelar pada Kamis (30/11/2017) ini ditunda pelaksanaannya pada Kamis (7/12/2017) pekan depan. Sidang ditunda karena KPK tidak hadir dalam sidang perdana tersebut dengan alasan belum melengkapi berkas jawaban.

Situasi ini akan semakin melengkapi rencana Munaslub yang ditagetkan DPD I dengan menargetkan melaksanakan Munaslub pada pertengahan Desember 2017 mendatang. Besar kemungkinan, kasus Setya Novanto sebelum tanggal 7 Desember 2017 mendatang telah P-21 alias lengkap untuk siap disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jika skenarionya demikian, maka Munaslub akan segera digelar karena pra peradilan dengan sendirinya gugur.

Pertemuan DPD I dengan sejumlah pihak ini menunjukkan arah politik Partai Golkar telah terbaca publik yakni Munaslub akan segera digelar menyusul sudah lengkapnya berkas Setya Novanto. Ketua Umum Partai Golkar besar kemungkinan akan dipimpin Airlangga Hartarto serta arah politik Partai Golkar dalam Pemilu 2019 mendatang semakin mantap mendukung Jokowi untuk periode kedua.

Meski demikian, skenario tersebut tentu tidak tunggal. Partai Golkar yang memiliki kader yang majemuk, tentu langkah DPD I Partai Golkar yang menghadap Presiden Jokowi dinilai tidak relevan dalam konteks situasi politik di internal Partai Golkar. Tapi, realitas dukungan penguasa menjadi faktor penentu dalam politik Golkar. Itu pula yang terjadi saat Munaslub Golkar di Bali yang menghasilkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar tahun lalu.

Komentar

 
x