Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 17 Desember 2017 | 03:46 WIB

Calon Perseorangan di Pilkada jadi Stimulus Warga

Oleh : Agus Irawan | Rabu, 29 November 2017 | 22:05 WIB
Calon Perseorangan di Pilkada jadi Stimulus Warga
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai keberadaan calon peseorangan atau independen dalam Pilkada serentak 2018 dapat memberikan variasi kepada masyarakat.

"Sejak keluarnya putusan MK No. 5/PUU-V/2007, praktis peserta pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tidak hanya diikuti oleh calon gubernur/bupati/walikota dari partai politik saja, melainkan diikuti juga oleh perseorangan," kata Titi saat diskusi bertema 'Meneropong Calon Perseorangan di Pilkada' di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2017).

Menurut dia, calon independen ini akan memberikan instrumen bagi individu masyarakat yang memiliki kapabilitas, elektabilitas, dan kompetensi mumpuni non anggota partai politik, untuk ikut serta dalam bursa pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Putusan ini meneguhan eksistensi calon perseorangan yang lebih dahulu hadir di Provinsi Aceh melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh," jelasnya.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008 memberikan syarat partai politik yang akan mencalonkan kepala daerah sekurang-kurangnya 15 persen dari kursi DPRD atau 15 persen dari suara sah.

Sedangkan UU No. 10 Tahun 2016 yang menjadi payung hukum pilkada serentak menyaratkan partai politik minimal memperoleh kursi DPRD 20 persen atau 25 persen suara sah.

Dengan kata lain, jika suatu partai politik ingin mencalonkan kepala daerah tetapi tidak memiliki jumlah kursi DPRD minimal yang disyaratkan undang-undang, maka dapat membangun koalisi dengan partai politik lainnya.

Berbeda dengan partai politik, bagi individu yang ingin ikut serta menjadi calon kepala daerah dari jalur perseorangan, diberlakukan syarat minimal dukungan dari penduduk yang dibuktikan dengan pengumpulan KTP.

Syarat minimal dukungan ini disesuaikan dengan jumlah penduduk di provinsi atau kabupaten/kota tersebut dengan besaran presentase yang berbeda-beda (lihat tabel perbandingan).

Namun demikian, pasca keluarnya putusan MK Nomor 60/PUU-XIII/2015, mengubah basis data dukungan dari jumlah penduduk menjadi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir.[jat]

Komentar

 
x