Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 24 Februari 2018 | 07:26 WIB
 

Ini Proses Suap 'Uang Ketok' Pengesahan APBD Jambi

Oleh : Ivan Setyadi | Rabu, 29 November 2017 | 18:14 WIB
Ini Proses Suap 'Uang Ketok' Pengesahan APBD Jambi
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan setiap pergerakan timnya dalam membongkar praktik suap yang melibatkan sejumlah pejabat Pemprov Jambi dengan Anggota DPRD.

Pada Selasa (28/11) siang pukul 12.46 WIB, KPK mengendus bakal ada peryerahan uang disebuah restoran di Jambi.

"Antara SUP anggota DPRD dan SAI asda III Jambi di sebuah restoran dalam rangka penyerahan uang dengan menggunakan kode undangan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konpers di KPK, Rabu (29/11/2017).

Setelah itu pukul 14.00 WIB terjadilah pertemuan SAI dan SUP. Selang beberapa saat, SUP keluar dari restoran lalu masuk ke dalam mobil SAI. Diduga transaksi di mobil tersebut. Kemudian SUP keluar dari mobil, terlihat membawa kantong platsik warna hitam.

"Lalu tim kpk mengamankan SUP dengan barang bukti kantong platsik hitam berisi uang Rp400 juta," ungkapnya.

Sejurus kemudian, SAI dan SRP (sopir SUP) juga diamankan. Tim kemudian bergerak menuju rumah SAI. Disana, tim kembali menemukan uang sebesar Rp1,3 miliar.

"Uang tersebut diduga akan diberikan ke anggota DPRD terkait pengesahan RAPBD 2018. Di rumah ini Tim juga amankan ATG anak buah SAI dan NUR anggota DPRD yg juga istri SAI," bebernya.

Pada malam hari pukul 19.00 WIB, tim KPK mencari dan mengamankan ARN, plt kadis PUPR di rumah pribadinya. Dari rumah tersebut tim mengamankan uang Rp3 miliar.

Sementara di Jakarta, tim KPK mengamankan 4 orang. AMD kepala Perwakilan Provinsi Jambi, ASL (swasta), WRL, kadis Perhubungan, dan EWM plt Sekda Jambi.Keempatnya langsung digelandang ke KPK.

"Konstruksi perkara, diduga agar anggota DPRD bersedia hadir untuk pengesahan APBD 2018. Sebelumnya diduga anggota DPRD tidak mau hadir karena tidak ada jaminan dari pihak pemprov. Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut, diduga telah disepakati, uang ketok," kata Basaria.

Dari serangkaian OTT tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Sebagai penerima adalah SUP yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019. Dan diduga sebagai pemberi adalah itu EWN yaitu PLT Sekretaris Daerah, ARN plt kepala dinas dan SAI asisten daerah 3 semuanya di provinsi Jambi.

Pasal yang disangkakan adalah sebagai pemberi, EWN ARN dan SAI pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Lalu sebagai pihak yang diduga penerima SUP disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.[jat]

Komentar

 
Embed Widget

x