Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 14 Desember 2017 | 09:40 WIB

Ujaran Kebencian

Ahmad Dhani Tersangka, Bagaimana Kasus Lain?

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 28 November 2017 | 18:15 WIB
Ahmad Dhani Tersangka, Bagaimana Kasus Lain?
Ahmad Dhani - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Polres Jakarta Selatan resmi menaikkan status musisi Ahmad Dhani pada 23 November pekan lalu menjadi tersangka dalam kasus ujaran kebencian melalui media sosial Twitter. Bagaimana dengan kasus dugaan ujaran kebencian lainnya?

Musisi Ahmad Dhani resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian seperti terungkap dalam akun media sosial twitter @AHMADDHANIPRAST yang ia unggah pada 6 Maret 2017 yang berbunyi "Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya -ADP."

Sebelumnya, awal Oktober lalu Ahmad Dhani telah menjani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Pada Kamis (30/11/2017) lusa, Dhani akan menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Polisi telah melakukan gelar perkara pada 23 November 2017 lalu. pentolan grup musik Dewa 19 ini dijerat Pasal 28 ayat (2) dan Pasal pasal 45 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dalam ketentuan di pasal 45 ayat (2) disebutkan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Di ketentuan lainnya di pasal 45A ayat (2) disebutkan siapa saja yang melanggar ketentuan sebagaimana disebut di Pasal 28 ayat (2) ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Lalu bagaimana dengan dugaan kasus serupa terkait ujaran kebencian? Pernyataan politisi Partai NasDem Viktor Laiskodat yang pada awal Agustus lalu tersebar di publik dinilai berisi ujaran kebencian. Sejumlah pihak melaporkan Viktor atas materi pidatonya yang dinilai provokatif.

Namun, di internal Polri ada informasi yang berbeda. Mulanya disebut Polri tidak bisa melanjutkan kasus itu dengan alasan hak imunitas yang dimiliki Viktor sebagai anggota DPR. Namun tak lama kemudian informasi tersebut diralat.

Seperti pernyataan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen (Pol) Harry Rudolf Nahak mengatakan Victor tidak bisa dijerat lantaran statusnya sebagai anggota DPR memiliki hak imunitas. Terlebih, pernyataan yang ia sampaikan saat masa reses, saat bertugas menjadi anggota DPR. "Sehingga berlaku hak imunitas diatur Undang-Undang MD3. Itu berarti hak imunitas anggota DPR," ujar Herry awal pekan minggu lalu.

Namun, tak berselang lama, pada Kamis (23/11/2017) Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri Rikwanto, sebelum dirinya digeser menjadi Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, menginformasikan kasus Victor masih dilakukan penyelidikan.

Menurut dia, penyidik tengah memeriksa sejumlah saksi yang hadir di tempat kejadian perkara termasuk meminta keterangan saksi ahli bahasa. "Karena saudara VL (Viktor Laiskodat) anggota DPR, penyidik juga akan melakukan langkah koordinasi dengan DPR dalam kaitan UU MD3," ujar Rikwanto.

Perbedaan keterangan terkait kasus Viktor dari pihak Polri tentu tidak tepat muncul ke publik. Kondisi ini akan memunculkan spekulasi di publik tentang sikap polisi. Sebaiknya, polisi satu suara dalam menyikapi suatu persoalan di publik.

Selain Viktor, sebelumnya sejumlah pihak yang dinilai menghina tokoh seperti Prabowo Subianto juga dilaporkan ke aparat penegak hukum, namun hingga saat ini belum jelas kelanjutannya. Tahun lalu, momentum pilkada DKI Jakarta, juga ada sejumlah pihak yang dilaporkan ke aparat kepolisian namun hingga saat ini tak lagi terdengar kelanjutan kasusnya.

Komentar

 
x