Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 14 Desember 2017 | 09:40 WIB

Romli: Polri Tak Bisa Setop SPDP Kasus Agus-Saut‎

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Selasa, 28 November 2017 | 13:03 WIB
Romli: Polri Tak Bisa Setop SPDP Kasus Agus-Saut‎
Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita mengatakan penyidik Bareskrim Polri harus melanjutkan kasus Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang setelah diterbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

Menurut dia, ada beberapa alasan apabila Polri ingin menghentikan perkara yang menjerat Agus dan Saut terkait laporan masyarakat adanya dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang oleh dua pimpinan lembaga KPK tersebut.

"Menghentikan dasarnya apa? Kan harus ada dasar, sprindik baru dimulai penyidikan," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Ia menjelaskan kalau di kepolisian dimulai penyidikan itu belum ketemu tersangkanya, sehingga nanti kalau sudah penyidikan diproses dan diperiksa semuanya baru menetapkan tersangka.

"Kalau KPK kan SPDP itu sudah bisa sebutin tersangka, beda sama kepolisian. Jadi upaya dari terlapor dia harus ikut saja diperiksa, dipanggil datang saja, kan belum tentu jadi tersangka," ujarnya.

Ia mengatakan kasus Agus dan Saut ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang merasa dirugikan ke Polri, sehingga Polri tidak bisa menolak laporan masyarakat tersebut. Kemudian, diadakan proses penyelidikan oleh Polri.

Lalu, dalam proses penyelidikan itu Polri tentu mencari bukti adanya peristiwa pidana atau tidak. Nah, karena ada bukti peristiwa pidana sekarang kasus tersebut naik ke penyidikan untuk mencari siapa yang bertanggung jawab.

"Apa benar yang dilaporin (Agus-Saut) bertanggung jawab? Kita lihat saja kedepannya. SPDP itu disebutnya masih terlapor belum tersangka, kalau tersangka bisa dipraperadilankan polisi," ujarnya.

Sebab, kata Romli, kalau kasus Agus dan Saut dihentikan pasti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan siapa yang meminta kasus itu dihentikan. Karena, harus yang melaporkan itu yang bisa minta dihentikan kasusnya.

"Kalau sudah keluar SPDP, sprindik ada tersangka bisa dipraperadilan, baru praperadilan yang bisa menghentikan. Atau polisi setelah dimulai penyidikan, SPDP diperiksa, diteliti ternyata bukan perkara pidana tapi perkara perdata," katanya.

Atau, kata dia, kemungkinan barang ini (kasus yang dilaporkan) sudah daluarsa dan atau memang perkara yang lama ini diajukan lagi. Sehingga, tiga alasan tersebut polisi bisa menghentikan kasusnya (Agus dan Saut).

"Kecuali pelapor bilang sudah tidak perlu disidik, cuma masalahnya nanti deliknya aduan atau tidak. Kalau bukan delik aduan, ya tidak berhenti (tetap) lanjut. Jadi, selama dia laporan belum dicabut atau tiga alasan tidak ada, ya jalan terus, tidak ada masalah kan," jelas dia.

Sementara, Romli mencontohkan mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjayanto (BW) dan penyidik KPK Novel Baswedan yang tetap diproses hukum oleh Polri ketika terjerat sebuah perkara pelanggaran hukum.

Hanya saja, kasus-kasus yang menjerat Abraham, Bambang Widjayanto dan Novel dihentikan proses hukumnya di kejaksaan agung setelah dilimpahkan berkasnya oleh Polri. Sebab, jaksa agung memiliki kewenangan azas oportunitas.

"Kalau di lapangan proses penyelidikan dan penyidikan, polisi tidak mungkin memberhentikan tanpa tiga alasan tadi. Kalau kasus Abraham, BW dan Novel dihentikan jaksa agung. Itu sudah P21 kewenangan jaksa agung satu-satunya diberhentikan dengan azas oportunitas," tandasnya. [rok]

Tags

Komentar

 
x