Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 19 Agustus 2018 | 05:42 WIB

Belajar dari Ahok, Kasus Victor Harus Diperhatikan

Oleh : R Ferdian Andi R | Sabtu, 25 November 2017 | 01:31 WIB
Belajar dari Ahok, Kasus Victor Harus Diperhatikan
Victor Laiskodat - (Foto: Riset)

INILAHCOM, Jakarta - Demonstrasi massa pada Jumat (23/11/2017) memprotes pernyataan Victor Laiskodat, anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang disebut aparat kepolisian tidak bisa diproses lebih lanjut di ranah hukum. Aparat penegak hukum semestinya belajar dari kasus penistaan yang dilakukan Ahok.

Demonstrasi massa Jumat (24/11/2017) ke Bareskrim Mabes Polri dan DPP Partai NasDem terkait pernyataan politisi Partai NasDem Victor Laiskodat yang berbau sara. Demontrasi ini menyusul pernyataan pihak Polri yang menyebutkan kasus Victor tidak bisa dilanjutkan karena yang bersangkutan sebagai anggota DPR memiliki hak imunitas.

Sebelumya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareksrim Mabes Polri Birgjen Pol Harry Rudolf Nahak menyebutkan Victor saat menyampaikan pidatonya yang menjadi obyek pelaporan sejumlah pihak tersebut dilakukan saat masa reses DPR. Saat reses, anggota DPR berbekal surat tugas dalam rangka fungsi DPR. "Sehingga berlaku hak imunitas diatur Undang-Undang MD3. Itu berarti hak imunitas anggota DPR," ujar Herry awal pekan ini.

Oleh karenanya, kata Herry, menjerat Victor dengan pasal pidana tidak bisa dilakukan lantaran yang bersangkutan memiliki hak imunitas dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR. Meski, ia tidak menampik pernyataan Victor mungkin mengandung unsur pidana.

Pernyataan Polri soal kasus Victor memang memantik reaksi publik. Atas nama tugas DPR, Victor tak bisa dijerat kasus pidana terkait pernyataannya. Sebagaimana dimaklumi, pada awal Agustus lalu, beredar rekaman pidato Victor yang memang cukup provokatif dan sensitif. Pidato yang diselingi dengan bahasa daerah itu menyinggung soal keberadaan Perppu No 2 Tahun 2017.

Meski tidak menyebut organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan oleh pemerintah, Viktor menyebut ada upaya untuk mengganti NKRI menjadi negara khilafah yang berarti NKRI bubar. "Cilakanya, partai-partai pendukungya itu ada di NTT juga, yang dukung supaya ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor satu satu Gerindra, partai nomor dua namanya Demokrat, partai nomor tiga namanya PKS, partai nomor empat namanya PAN," sebut Viktor.

Di bagian lain Viktor juga menjelaskan apa itu khilafah yang di awal telah ia singgung. Dalam penjelasan Viktor, khilafah itu menjadikan semua wajib salat. Khilafah, kata Viktor, juga anti perbedaan. "Negara khilafah tidak boleh ada perbedaan, semua harus salat," cetus Viktor.

Pernyataan Victor tersebut tentu cukup rawan untuk memancing perdebatan di tengah masyarakat. Definisi hak imunitas yang dilekatkan pada diri anggota DPR tentu perlu didudukkan secara proporsional.

Belajar dari kasus pernyataan Ahok tahun lalu, polisi semestinya lebih sensitif dan hati-hati dalam merespons aduan soal pernyataan Victor. Jangan sampai karena sikap yang gegabah, justru melahirkan gelombang demo massa karena menganggap aparat penegak hukum tidak bersikap profesional.

Komentar

x