Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 17 Oktober 2018 | 17:54 WIB

Menangkan Praperadilan Novanto

KY Tunggu Sidang Panel Putuskan Nasib Hakim Cepi

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Rabu, 22 November 2017 | 05:05 WIB

Berita Terkait

KY Tunggu Sidang Panel Putuskan Nasib Hakim Cepi
Hakim Cepi Iskandar

INILAHCOM, Jakarta - Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi mengatakan pihaknya masih memproses laporan terhadap Hakim Cepi Iskandar yang memenangkan sidang gugatan praperadilan Setya Novanto jilid pertama.

Menurut dia, untuk sidang praperadilan yang diajukan Novanto kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diharapkan tidak mengkonfirmasi catatan yang telah ditemukan KY pada praperadilan pertama.

"Kami harap tidak mengkonfirmasi beberapa catatan yang telah ditemukan, karena catatan di praperadilan pertama sudah ada pada kami," katanya kepada INILAHCOM, Selasa (21/11/2017).

Namun, Farid tidak mau membocorkan catatan apa yang dikantongi Komisi Yudisial atas putusan praperadilan yang memenangkan atau mengabulkan permohonan gugatan Novanto pada jilid pertama.

"Itu bahan untuk tim menuju sidang panel, masih menunggu proses sidang dan saya belum bisa mendahului," ujarnya.

Hakim Cepi Iskandar diketahui telah memutus menerima permohonan gugatan praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto dengan termohon KPK, karena Novanto keberatan atas penetapan tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK.

Kini, Novanto kembali mengajukan gugatan praperadilan yang kedua kali setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK. Rencananya, sidang praperadilan tersebut dijadwalkan digelar pada 30 November 2017 dengan hakim Kusno.

Pengajuan praperadilan Setya Novanto sudah terdaftar di situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor registrasi 133/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL. Surat berisi informasi sidang akan dikirim esok hari ke pihak Setnov dan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK untuk kedua kalinya. Pada penetapan tersangka pertama, ia juga mengajukan praperadilan dan memenangkannya.

KPK menerbitkan surat perintah penyidikan Novanto pada 31 Oktober 2017. Novanto selaku anggota DPR disangka bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman dan Sugiharto menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait proyek pengadaan e-KTP.

KPK menjerat Novanto dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.[ris]

Komentar

Embed Widget
x