Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 19 November 2017 | 06:13 WIB

ICW Minta KPK Panggil Paksa Novanto

Oleh : Agus Irawan | Rabu, 15 November 2017 | 00:21 WIB
ICW Minta KPK Panggil Paksa Novanto
Peneliti Divisi Hukum Politik ICW, Donald Fariz - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Peneliti Divisi Hukum Politik ICW, Donald Fariz menilai KPK dapat memanggil paksa Ketua DPR, Setya Novanto jika kembali tak memenuhi panggilan.

"Kami meminta KPK segera melakukan upaya paksa terhadap setya Novato. Karena, ada keenganan untuk menghadiri persidangan," kata Donald di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (14/11/2017).

Donald menilai alasan Novanto yang meminta KPK mendapatkan izin dari Presiden Jokowi untuk memanggilnya tidak masuk akal. Sebab sejak pemeriksaan awal hingga dijadikan tersangka, KPK tidak pernah meminta izin dari presiden untuk memeriksa Novanto.

"Dari tersangka yang ditetapkan KPK, tidak perlu meminta izin dari Presiden. Hal inilah yang menjadi alasan, mengapa setya novanto meminta KPK harus meminta izin kepada Presiden," jelasnya.

Dia mengatakan dalam kasus yang menyeret Novanto tidak termasuk kategori yang diharuskan meminta izin dari presiden. Namun Donald tak menjelaskan lebih lanjut soal kategori mana yang harus mendapatkan izin presiden untuk pemeriksaan seseorang.

"Sehingga dua alasan ini mematahkan dua argumentasi hukum meminta izin kepada Presiden," tegasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Setya Novanto, Fredich Yunadi mengatakan Kleinnya tidak akan memenuhi pemanggilan KPK pada Rabu (15/11/2017) besok.

"Klien kami tidak akan datang memenuhi panggilan KPK," Fredrich.

Dia beralasan bahwa KPK harus memiliki izin Presiden untuk memeriksa Novanto. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) Nomor 76/ PUU-XII/2014 atas uji materi Pasal 224 Ayat 5 dan Pasal 245 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPRD, DPD (MD3)

Fredrich menilai KPK selama ini sudah mengabaikan Pasal 20a Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya berbunyi anggota DPR mendapatkan hak imunitas dalam hukum.

"Jawaban sama dengan tadi, bahwa KPK tidak berwenang panggil ketua DPR, karena bertabrakan melanggar pasal 20a Ayat(3) UUD 1945 dan putusan MKRI No 76/PUU-XII/2014," katanya.[jat]

Komentar

 
x