Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 21 November 2017 | 04:04 WIB

Novanto Pastikan Tak Penuhi Panggilan KPK

Oleh : Indra Hendriana | Selasa, 14 November 2017 | 20:49 WIB
Novanto Pastikan Tak Penuhi Panggilan KPK
Ketua DPR RI Setya Novato - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPR RI Setya Novato melalui pengacaranya, Fredrich Yunadi memastikan tak akan hadir memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sedianya Ketua Umum Partai Golkar itu akan dimintai keterangan sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

"Kami sudah kirim surat kami tidak akan hadir. Hari ini (suratnya sudah dikirim). Tadi sudah dikirim," kata Fredrich, Selasa (14/11/2017).

Fredich beralasan, karena saat ini pihaknya melakukan gugatan uji materi pada Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun uji materi itu Pasal 46 Undang-undang KPK tentang pemeriksaan tersangka.

Pasal itu dianggap bertentangan dengan Pasal 20A UUD 1945 yang mengatur soal hak imunitas anggota DPR. Menurut dia, pemanggilan pada kliennya oleh KPK harus seizin presiden dengan mengacu Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

"Jadi alasannya adalah kami sudah ajukan JR (judivial revieuw) di MK. Menunggu hasil keputusan dari JR," kata dia.

Menurut Fredrich, selama gugatan itu belum diputus, maka pihaknya tidak akan memenuhi panggilan KPK.

KPK kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus megakorupsi KTP elektronik (e-KTP) pada Jumat 10 November 2017.

Novanto selaku anggota DPR periode 2009-2014 bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Dirjen Dukcapil dan Sugiharto sebagai pejabat di Kemendagri, diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi, menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang ada padanya saat itu.

"Sehingga diduga merugikan perekonomian negara sejumlah 2,3 triliun dengan nilai paket pengadaan 5,9 triliun dalam pengadaan paket KTP elektronik 2011-2012 pada Kemendagri," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Atas dasar itu, Novanto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. [ton]

Komentar

 
Embed Widget

x