Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 21 November 2017 | 04:04 WIB

Berhasilkah Perlawanan Novanto ke KPK?

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 14 November 2017 | 16:27 WIB
Berhasilkah Perlawanan Novanto ke KPK?
Tersangka kasus KTP Elektronik Setya Novanto - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Tersangka kasus KTP Elektronik Setya Novanto sedianya Senin (13/11/2017) diperiksa KPK untuk ketiga kalinya, namun ia mangkir. Alih-alih datang ke KPK, Ketua Umum Golkar ini justru kunjungan kerja ke NTT. Di sisi lain, kuasa hukum Novanto menggugat sejumlah ketentuan UU KPK ke Mahkamah Konstitusi. Novanto melawan KPK!

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memberi sinyal perlawanan terhadap KPK. Penetapan dirinya sebagai tersangka, tak menggoyahkan langkah Ketua DPR RI ini terus melakukan perlawanan ke lembaga antirasuah ini. Salah satu perlawanan yang dilakukan Novanto dengan tidak memenuhi panggilan KPK.

Alih-alih Novanto mendatangi gedung merah putih KPK, Novanto justru melakukan kunjungan kerja ke dapilnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menariknya, Novanto mendatangi Panti Asuhan Sonaf Maneka yang terletak di Kelurahan Lasiana, KEcamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT.

Dalam kesempatan tersebut Novanto mendapat ucapan selamat ulang tahun dari ratusan anak yatim. "Saya sangat terharu dan bahagia disambut disini. Terimakasih untuk ucapan selamat ulang tahunnya. Semoga anak-anak ku semua juga mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa," ujar Novanto dalam siaran pers, Senin (12/11/2017).

Di saat yang hampir bersamaan, pengacara Setya Novanto Frederich Yunadi melakukan permohonan uji materi terhadap sejumlah pasal yakni Pasal 12 dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU KPK. Pasal 12 UU KPK terkait KPK bisa memerintahkan lembaga lain yakni Ditjen Keimigrasian untuk melakukan pencegahan. "Hal ini jelas bertentangan dengan putusan MK yang menyatakan wewenang imigrasi untuk mencegah seseorang ke luar negeri bagi yang bersangkutan itu dinyatakan inkonstitusional," ujar Frederich.

Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU KPK, Frederich menyebutkan ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 20A UUD 1945 terkait hak imunitas yang dimiliki anggota DPR. Kata Frederich, pemeriksaan anggota DPR harus dapat izin dari Presiden sebagaimana ketentuan di Pasal 254 ayat (1) UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Langkah kuasa hukum Setya Novanto yang menggugat sejumlah norma di UU KPK, diprediksi bakal sia-sia. Pasalnya, sejumlah pasal yang digugat kuasa hukum Novanto telah diputus MK. Seperti ketentuan di Pasal 16 ayat (1) UU 6 tahun 2011 terkait kewenangan pencekalan. Dalam putusan MK tersebut, disebutkan cekal tak bisa dilakukan dalam proses penyelidikan.

Bagaimana hubungannya dengan kewenangan KPK mengajukan cekal ke lembaga lainnya (Ditjen Keimigrasian) sebagaimana tertuang di Pasal 12/2002? Jika merujuk putusan MK tersebut, sejatinya tidak ada korelasi dengan kewenangan KPK dalam mengajukan cekal. Putusan MK terkait cekal atas UU 6/2011 sifatnya umum, sedangkan Pasal 12/2002 merupakan UU yang sifatnya khusus (lex spesialis). Dengan kata lain, permohonan pencekalan yang diminta KPK sah secara hukum.

Adapun pasal 46 ayat (1) dan (2) terkait pemeriksaan terhadap anggota DPR, MK juga telah memutuskan melalui putusan MK 76/PUU-XII/2014 yang menyatakan, pemanggilan terhadap anggota DPR terkait kasus hukum atau penyidikan harus melalui persetujuan tertulis presiden.

Dalam konteks Setya Novanto, bila dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara KTP elektronik, izin Presiden memang dibutuhkan. Lain hal jika statusnya sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Namun, selama proses pemeriksaan KTP elektronik, Setya Novanto hadir dalam pemeriksaan tanpa mempersoalkan izin presiden.

Baru belakangan, Novanto menyoal izin presiden dengan merujuk Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17/2014 MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang berbunyi, "Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

Komentar

 
Embed Widget

x