Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 14 Desember 2017 | 09:39 WIB

SPDP Pimpinan KPK

Ombudsman Nilai Polri Kedepankan Hukum

Oleh : - | Selasa, 14 November 2017 | 09:39 WIB
Ombudsman Nilai Polri Kedepankan Hukum
Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ombudsman RI angkat suara terkait polemik Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) pimpinan KPK yang telah ditetapkan oleh Bareskrim Polri.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, terbitnya SPDP pimpinan KPK tentu sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang menjadi pedoman Polri. Menurut Adrianus, perkara ini sudah tidak biaa dihentikan kadena sudah melalui tahapan penyelidikan.

"Kalau sudah SPDP, sudah susah ini, sudah kalang kabut, karena kalau misalnya dihentikan, bahkan permintaan Presiden ga bisa, pasti Ombudsman akan marah, Kompolnas akan marah. Karena tadi, secara hukum sudah jalan ini," kata Adrianus saat dihubungi, Selasa (14/11/2017).

Kriminolog ini menambahkan, penyidik Bareskrim Polri sudah bekerja sesuai mekanisme hukum dalam menerbitkan SPDP tersebut. Dia menilai penyidik yang menerbitkan SPDP tersebut independen.

"Lalu diberikan pula ke (Brigjen) Heri Nahak (Dirtipidum Bareskrim Polri), Heri Nahak dia tidak pakai sistem politik, dia pakai sistem hukum saja, maka dia terbitkanlah itu, dikirimkanlah ke Kejaksaan," ujarnya.

Andrianus menyebut, SPDP tersebut diterbitkan karena pasti sudah memiliki fakta bukti. Jika tidak memiliki dua alat bukti yang cukup, penyidik tidak akan mengeluarkan SPDP terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

"Soal benar atau tidaknya, pertimbangan penyidik di uji nanti oleh Jaksa kan begitu. Jaksa nanti diuji lagi oleh hakim, jadi saya kira ini soal pertaruhan profesional, jadi menurut saya, ya ga usah dibawa ke lain-lain, SPDP ini akan saling menguji sendiri nantinya," tandasnya.

Andrianus Meliala menilai para penyidik Polri yang menerbitkan SPDP pimpinan KPK, dengan menggunakan azaz hukum dan peraturan yang berlaku, bukan politik apalagi memakai pendekatan kekuasaan.

"Mungkin karena penyidiknya baru keluar lulusan Mega Mendung," tandas Adrianus berseloroh. [rok]

Tags

Komentar

 
x