Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 25 November 2017 | 16:14 WIB

Pengacara Novanto Ajukan Judicial Review Pasal Ini

Oleh : Willi Nafie | Senin, 13 November 2017 | 17:02 WIB
Pengacara Novanto Ajukan Judicial Review Pasal Ini
Kuasa Hukum Novanto, Fredrich Yunadi - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kuasa Hukum Novanto, Fredrich Yunadi menegaskan tak ingin berdebat soal pemanggilan kliennya oleh KPK, sebagai saksi kasus dugaan korupsi e-KTP.

Namun dengan adanya permintaan KPK yang terkesan mengabaikan atau mengesampingkan masalah UUD dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka pihaknya mengajukan permohonan judicial review terhadap pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 UU KPK.

"Sekarang daripada kita debatkan karena menurut norma hukum UU apapun itu kan tidak boleh bersentuhan atau melampaui UUD 45 sebagaimana UU Nomor 12 thun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan itu paling tinggi UUD 45," kata Fredrich, di Gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2017).

Menurut Fredrich, nantinya bakal diuji apakah dalam pasal 46 tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD atau tidak. Mengingat pasal 46 dalam penyelidikan dan penyidikan, KPK bisa memanggil orang yang diselidiki atau disidik dengan mengesampingkan UU.

"Apakah mengesampingkan UUD? Ini perlu kita uji supaya tak ada kesalahpahaman baik dari KPK maupun kuasa hukum," tandasnya.

Selain itu, pihaknya pun mengajukan uji materil terhadap pasal 12 UU KPK. Dimana dalam pasal tersebut, KPK dapat memerintahkan instansi terkait untuk melakukan pencegahan keluar negeri maupun pencekalan dalam hal ini terhadap seseorang.

Adapun hal itu, lanjutnya, jelas bertentangan dengan putusan MK yang menyatakan wewenang imigrasi mencegah seseorang ke luar negeri apabila bersangkutan dinyatakan inkonstitusional.

"Tetapi KPK kan masih ngotot dengan alasan dia itu punya wewenang penuh menegsampingkan segala UU. Daripada kita ribut lalu debat, lebih baik saya uji di MK, biar MK akan memberikan pertimbangan atau putusan sekiranya apa yang sebenarnya jadi acuan penegak hukum," pungkasnya.[jat]

Komentar

 
x