Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 22 November 2017 | 12:33 WIB

Hakim Tipikor Vonis Miryam 5 Tahun Penjara

Oleh : Agus Irawan | Senin, 13 November 2017 | 13:16 WIB
Hakim Tipikor Vonis Miryam 5 Tahun Penjara
Miryam S Haryani - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memberikan vonis hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap terdakwa kasus pemberi keterangan palsu di persidangan, Miryam S Haryani terkait kasus korupsi e-KTP.

"Dengan ini menyatakan terdakwa Miryam S Haryani telah terbukti secara sah dan bersalah memberikan keterangan palsu dalam perkara korupsi," kata ketua majelis hakim Frangky di dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2017).

Majelis hakim menyatakan keterangan Miryam soal merasa diancam penyidik KPK tidak terbukti. Karena saat dikonfrontir dengan tiga penyidik KPK, Yakni Irwan, Novel, dan Ambarita Darmanik, Miryam diketahui diberikan kesempatan untuk membaca ,mengoreksi dan menandatangi berita acara pemeriksaanya (BAP).

Sementara itu, hakim anggota Anwar menyebutkan dengan menimbang pernyataan terdakwa Miryam yang merasa ditekan dan telah dipaksa berbanding terbalik dengan keterangan 3 penyidik KPK yang memeriksa Miryam.

"Karena ketiga penyidik KPK memberikan penjelasan tidak pernah memberikan pengancaman dalam memeriksa Miryam sebagai saksi dan memberikan kesempatan ingin pergi ke toilet ,istrirahat dan makan siang, mengoreksi dan menandatangi BAP," ucap hakim anggota, Anwar.

Selain itu, majelis hakim sependapat dengan kesaksian ahli psikologi forensik yang menyatakan tidak ditemukan adanya tekanan dari penyidik dalam video pemeriksaan Miryam. Hakim menyatakan Miryam memberikan keterangan tidak benar saat menyampaikan merasa ditekan dan diancam penyidik.

"Menimbang keterangan psikologi dalam persidangan tidak menemukan tekana dalam pemeriksaan BAP Miryam, sebab pertanyaan pendek penyidik dan dijawab Miryam dengan panjang dan lebar," ujarnya.

Anwar mengungkapkan keterangan dari ahli menjelaskan tidak ada tekanan dalam terperiksa, dan yang benar ada indikasi kebohongan yang disampaikan terdakwa.

"Menimbang bahwa terdakwa Miryam ditekan dan diancam penyidik KPK adalah keterangan tidak benar karena bertentangan dengan fakta dan keterangan saksi lain di persidangan," ucapnya.

Majelis juga menyatakan keterangan Miryam yang membantah soal penerimaan uang dari terdakwa kasus e - KTP, Sugiharto adalah tidak benar, karena dari fakta persidangan uang tersebut diketetahui telah diterima staf Miryam dan diserahkan di rumah Miryam.

"Keterangan terdakwa Miryam yang membantah adalah berbanding terbalik dengan apa yang di ucapkan Irman Sugiharto, Vidi Gunawan, Yosep Sumartono, menerima uang sebanyak empat kali, sebesar USD 500 ribu, USD 100 ribu, Rp 5 miliar dan Rp 1 miliar. Dimana diantar ke rumah terdakwa Miryam di Tanjung Barat dan untuk Rp 1 miliar diserahkan Yosep melalui asisten pribadi terdakwa, maka tidak ada alasam hukum," imbuhnya.

Karena itu, majelis menolak pelidoi Miryam semuanya, Unsur yang memberatkan adalah tidak mendukung program pemberantasan korupsi dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun untuk unsur meringankan adalah terdakwa tidak pernah dihukum dan bersikap sopan selama menjalani persidangan.

Akibatnya, Miryam telah terbukti melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Ayat 1 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. [rok]

Tags

Komentar

 
x