Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 21 November 2017 | 03:55 WIB

Golkar Kritisi Pernyataan Kuasa Hukum Novanto

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Minggu, 12 November 2017 | 18:00 WIB
Golkar Kritisi Pernyataan Kuasa Hukum Novanto
Ketua Bidang Hankam DPP Partai Golkar, Indra Bambang Utoyo
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Bidang Hankam DPP Partai Golkar, Indra Bambang Utoyo menyesali pernyataan Kuasa Hukum Setya Novanto yang mengatakan KPK akan memecahbelah Indonesia.

"Saya heran begitu gampangnya pengacara terkenal dan senior begitu mudahnya mengatakan KPK mau memecah belah Indonesia. Saya tidak mengerti maksud beliau ini," katanya kepada INILAHCOM, Minggu (12/11/2017).

Ia menjelaskan sebagai sebuah lembaga negara, KPK sudah bekerja sesuai Undang-Undang. Seharusnya, kuasa hukum Novanto ikuti proses hukum yang berjalan.

"KPK kan juga bekerja atas dasar Undang Undang, pimpinannya dipilih melalui mekanisme DPR. Harusnya beliau yang sangat matang dan mengerti hukum, iya ikuti saja prosedur hukum yang sedang berjalan," ujarnya.

Menurut dia, seharusnya kuasa hukum Novanto tidak mengeluarkan pendapat seperti itu karena jika ingin melawan putusan KPK maka bisa lewat ranah praperadilan.

"Mau menuntut KPK, melakukan pengajuan lagi praperadilan silahkan lakukan. Tapi jangan menyatakan KPK mau memecah belah bangsa, saya jadi tidak yakin apakah ini benar petnyataan beliau," jelas dia.

Menurutnya, jika sang kuasa hukum tetap melakukan hal serupa ini justru akan menjadi bumerang untuk Setya Novanto.

"Bila menggunakan cara seperti ini terus, apalagi membawa nama Presiden, TNI dan Polri, yang terkena dampaknya kan SN sendiri," tandasnya.

Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi menyebut tindakan KPK memanggil kliennya adalah inkonstitusional bila tanpa izin presiden. Apabila nantinya KPK menggunakan upaya paksa, dia meminta perlindungan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pasti kita minta perlindungan pada presiden, termasuk polisi dan juga TNI. Mereka itu (KPK) mau memecah belah Indonesia. Jelas itu ada indikasi memecah belah Indonesia. Mereka melakukan tindakan inkonstitusional," ujar Fredrich.[ris]

Komentar

 
x