Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 21 November 2017 | 03:59 WIB

Tersangka, Tak Ada Bukti Kuat Novanto Terima Uang

Oleh : Happy Karundeng | Minggu, 12 November 2017 | 07:02 WIB
Tersangka, Tak Ada Bukti Kuat Novanto Terima Uang
Waketum Partai Gerindra Arief Poyuwono - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Waketum Partai Gerindra Arief Poyuwono mengatakan jika memang penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka korupsi eKTP didasari bukti kuat, KPK harus berani jemput paksa Novanto jika kembali mangkir pemeriksaan.

"Kalau memang penetapan tersangka sudah cukup bukti dirasa oleh KPK, segera aja KPK jangan ragu untuk menjemput paksa dan tahan Setnov jika saat diperiksa mangkir lagi," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (11/11/2017).

Meski demikian, ia mengaku selama ini dalam pengamatannya dalam proses sidang korupsi eKTP, memang tidak ada bukti kuat bahwa Ketua DPR itu menerima sejumlah uang hasil korupsi dana eKTP.

"Tapi kalau yang saya ikuti ya jalannya sidang kasus korupsi e-KTP memang tidak Ada bukti yang kuat ya kalau Setnov itu menerima uang hasil korupsi e-KTP," ulasnya.

Sebelumnya, Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi resmi melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo dan kawan-kawan ke Bareskrim Polri usai menetapkan Novanto sebagai tersangka lagi pada Jumat (10/11/2017) malam.

"Kami dari tim kuasa hukum telah resmi melaporkan ke Bareskrim. Disini yang kita laporkan ada Agus Rahardjo, Aris Budiman (Dirdik KPK), Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK), Adam Manik," katanya di Bareskrim.

Ia menjelaskan pihaknya melaporkan dugaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 414 juncto Pasal 421, dimana isi dari Pasal 414 adalah barang siapa melawan putusan pengadilan diancam hukuman penjara 9 tahun. Lalu, Pasal 421 itu menyalahgunakan kekuasaannya diancam satu tahun penjara.

"Mereka yang tanda tangani surat itu semua (penetapak tersangka Novanto). Kami sudah berikan bukti dimana SPDP yang diumumkan itu bukti dimana oknum KPK melakukan penghinaan terhadap putusan pengadilan," ujarnya.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan status Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Lewat jumpa pers bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPK memastikan status Novanto kembali jadi tersangka. Novanto disangka melangar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1.

"KPK menerbitkan sprindik 31 Oktober atas nama tersangka SN (Setya Novanto) selaku anggota DPR periode 2009-2014," kata Saut, Jumat (10/11/2017). [hpy]

Komentar

 
Embed Widget

x