Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 21 November 2017 | 04:03 WIB

Implikasi Penetapan Tersangka Kedua Setya Novanto

Oleh : R Ferdian Andi R | Jumat, 10 November 2017 | 20:30 WIB
Implikasi Penetapan Tersangka Kedua Setya Novanto
Ketua DPR RI Setya Novanto - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi E-KTP. Penetapan tersangka ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya, Setya Novanto menang dalam pra peradilan atas penetapan status tersangka oleh KPK. Apa dampak dari penetapan kedua kali ini?

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang didampingi Juru Bicara Febri DIansyah mengumumkan status tersangka kali kedua kepada Setya Novanto. Saut menyebutkan 10 poin materi jumpa pers terkait dengan penetapan status tersangka Novanto. "KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) 31 Oktober 2017 atas nama SN, Anggota DPR RI periode 2009-2014," ujar Saut di Kantor KPK, Jumat (10/11/2017).

SN disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Saut menyebut, Novanto diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan sebesar Rp5,9 triliun dalam paket penerapan KTP Elektronik 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kesempatan tersebut Saut menyebutkan pihaknya melakukan penyidikan baru pengembangan kasus KTP Elektronik. KPK juga memanggil sejumlah pihak yang relevan terkait kasus KTP Elektronik. KPK, menurut Saut, juga telah meminta keterangan Setya Novanto selama dua kali pada 13 dan 18 Oktober 2017. "Namun yang bersangkutan tidak hadir untuk diminta keterangan dengan alasan pelaksanaan tugas kedinasan," tegas Saut.

Merujuk keterangan Saut, KPK telah mengeluarkan sprindik terhadap Setya Novanto pada 31 Oktober 2017. Ini artinya, saat keluar SPDP pada awal pekan ini terkait dengan Setya Novanto yang sebelumnya disebut hoax oleh KPK, nyatanya benar. SPDP untuk Novanto terbit pada 31 Oktober 2017 lalu.

Di sisi lain, Bareskirm Mabes Polri pada 7 November 2017 lalu juga menerbitkan SPDP untuk komisioner KPK yakni Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Saut Situmorang. Kedua pimpinan KPK itu disangka melakukan pemalsuan surat pencekalan terhadap Setya Novanto.

Setya Novanto dan KPK tampak kejar-kejaran untuk saling menjerat masing-masing pihak. Pertarungan secara vulgar ini tentu memberi dampak tidak bagus bagi lembaga penegak hukum baik KPK maupun Polri terkait kasus yang menjerat Pimpinan KPK. Apalagi, Setya Novanto melalui tim pengacaranya melakukan langkah agresif untuk menjerat pimpinan KPK.

Dampak saling berkejaran dalam kasus hukum baik KPK maupun Setya Novanto memberi efek yang tidak sederhana. Dalam konteks Setya Novanto, status hukum tersangka kali kedua ini, dapat saja memberi dampak politik di internal Partai Golkar. Meskipun, bila merujuk dalam status tersangka Setya Novanto di awal, situasi Golkar tetap kondusif. Bisa saja, situasi yang sama juga akan terjadi di Golkar. Situasi politik Golkar bakal tetap kondusif.

Sementara bagi KPK dan Pimpinan KPK, kasus yang diduga menjerat Pimpinan KPK tidak menutup kemungkinan bakal jalan terus. Meski Presiden Jokowi telah mewanti agar harus berpijak pada hukum, namun pernyataan tersebut sifatnya normatif.

Di sisi lain, keberadaan Pansus Angket KPK DPR RI hingga saat ini belum selesai. Jalur Pansus Angket KPK ini bisa saja menjadi alat politik untuk menekan KPK terkait kasus KTP Elektronik ini.

Presiden sebagai kepala negara harus memastikan dinamika hukum yang terjadi antara KPK dan Setya Novanto ini agar berjalan sesuai dengan jalur yang benar dan tepat. Dinamika ini jangan sampai membuat kekacuan hukum yang berdampak pada politik nasional.

Komentar

 
x