Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 25 November 2017 | 01:41 WIB

Pemerintah Waspadai Potensi Konflik di Papua

Oleh : Ray Muhammad | Kamis, 9 November 2017 | 19:03 WIB
Pemerintah Waspadai Potensi Konflik di Papua
Mendagri Tjahjo Kumolo - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui dirinya belum membahas secara mendalam soal pemetaan daerah yang berpotensi konflik pada Pilkada Serentak 2018 bersama Menkopolhukam Wiranto.

"Lagi mau saya bahas ke Kemenkopolhukam. Pembahasannnya nanti panjang dan macam-macam. Pemetaannya segini lho, potensi-potensi (konflik Pilkada)," ujar Tjahjo di area Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2017).

Akan tetapi, pemerintah optimis situasi di seluruh daerah di Indonesia kondusif selama menjelang berlangsungnya Pilkada Serentak nanti.

Hal ini dikarenakan Tjahjo mendapatkan laporan dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada menyampaikan bahwa mampu mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

"Pemerintah optimistis karena KPU, Bawaslu, kepolisian, BIN dan TNI sanggup mengamankan karena Pilkada serentak sebelumnya lancar. Memang ada satu-dua yang bermasalah, tapi enggak apa. Ini menarik karena Pilkada Serentak tahun depan itu ada 171 yang beraroma Pileg dan Pilpres sehingga masing-masing instansi terkait memetakan secermat mungkin," paparnya.

Tjahjo menjelaskan, terkait Pilkada pemerintah fokus agar tingkat partisipasi pemilih nanti dapat meningkat dibandingkan dengan tahun ini.

"2015 itu ada (tingkat partisipasi pemilih) 70 persen, kemudian 2016 ada 74 persen. Kami harap 2018 itu sampai 78 persen," ucapnya.

Disamping itu, pemerintah juga akan fokus melawan politik uang dan terjadinya ujaran kebencian pada Pilkada Serentak 2018 karena berpotensi merusak sistem demokrasi negeri ini.

"Itu akan merusak demokratis kita, mengganggu pencarian tokoh yang amanah. Kemudian harus berani menindak jangan sampai terjadi kampanye yang bersifat ujaran kebencian, SARA, merusak persatuan dan kesatuan. Harus ada ketegasan dari berbagai instansi," ujarnya.

Mendagri pun mengungkapkan daerah yang perlu diwaspadai terjadi potensi konflik menjelang hingga waktu berlangsungnya momen politik tersebut.

"Dari pengalaman Pilkada yang ada, dulu Aceh. Aceh sekarang enggak ada masalah. Sekarang Papua perlu sosialisasi yang lebih besar. Daerah lain, saya rasa enggak ada masalah meski Jawa itu padat penduduk, Sumatera Selatan juga. Konsentrasi di Papua saja," paparnya.

Ia menyampaikan untuk mengantisipasi konflik Pilkada di Papua, pemerintah bakal menggiatkan sosialisasi mengenai aturan hukum yang berlaku.

"Sosialisasi, jangan sampai yang kalah tidak menerima putusan MK. Mereka kan, tidak paham. Tahapan-tahapan hukum harus dipahami. Secara keseluruhan kami optimistis karena KPU sudah berpengalaman, Bawaslu juga. Dari aturan-aturan PKPU juga enggak ada yang menyimpang dari Undanga-undang yang ada. Kami cukup optimistis," pungkasnya.[jat]

Komentar

 
x