Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 16 Januari 2018 | 22:23 WIB

Pengusaha Penyuap Walkot Batu Segera Disidang

Oleh : Ivan Setyadi | Rabu, 8 November 2017 | 18:08 WIB
Pengusaha Penyuap Walkot Batu Segera Disidang
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Berkas perkara penyidikan pengusaha penyuap Wali Kota Batu, Malang, Filipus Djap rampung. Filipus pun akan segera disidang dalam waktu dekat di Pengadilan Tipikor wilayah Surabaya.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Filipus bakal diterbangkan hari ini ke Surabaya. "Hari ini dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka FLP (Filipus Djap), dalam tindak pidana suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Batu ke penuntutan," kata Febri, Rabu (8/11/2017).

Selanjutnya, setelah berkas perkara Filipus diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, maka terdapat waktu 14 hari untuk mereka menyusun dakwaan sebelum nantinya digelar persidangan perdana di Tipikor Surabaya.

"Mulai hari ini, yang bersangkutan dititipkan penahanannya di Rutan Klas I Madaeng, Surabaya," tandasnya.

Filipus sendiri telah empat kali diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap Wali Kota Batu, Malang terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubel air di Pemkot Batu tahun anggaran 2017.

Sejauh ini, KPK telah resmi menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap untuk Wali Kota Batu non-aktif, Eddy Rumpoko terkaiy proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubel air di Pemkot Batu, tahun anggaran 2017.

Tiga tersangka tersebut yakni, Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko; Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Batu, Edi Setyawan; serta seorang pengusaha, Filipus Djap.

Sebagai pihak pemberi, Filipus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak penerima, Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[jat]

Komentar

 
Embed Widget

x