Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 19 April 2018 | 20:35 WIB
 

Hakim Pengadilan Diminta Bebas Intervensi

Oleh : Agus Irawan | Sabtu, 4 November 2017 | 18:00 WIB
Hakim Pengadilan Diminta Bebas Intervensi
Pengamat hukum pidana dari Universitas Al Azhar Prof Dr. Suparji Ahmad - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat hukum pidana dari Universitas Al Azhar Prof Dr. Suparji Ahmad tidak ada oknum yang bisa mengintervensi jalannya sebuah persidangan. Seorang aparat penegak hukum sekalipun.

"Siapapun tidak boleh menekan atau intervensi dalam persidangan. Sebaliknya jika ada seberapapun besarnya tekanan maka hakim tidak boleh merasa tertekan," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (3/11/2017).

Ini menaggapi jalannya persidangan praperadilan pertama yang diajukan Irfan Kurnia Saleh, Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2017) kemarin. Dimana dalam persidangan tersebut terpantau sejumlah aparat dengan seragam dan seragam preman ikut memantau. Dugaan intervensi pun menyembul.

Suparji menyebutkan, prinsip persidangan praperadilan yang diajukan Irfan terbuka untuk umum. Oleh karena itu siapapun dapat hadir kecuali UU atau hakim menentukan sidang tertutup. Oleh karena itu banyaknya aparat dalam sidang tentunya tidak boleh mempengaruhi hakim, saksi atau bukti yang lain.

"Bisa juga kehadiran anggota mungkin dalam rangka memantau persidangan untuk memperoleh data secara langsung dalam praperadilan," ujarnya.

Selain itu, keberadaan anggota mungkin bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengganggu persidangan.

"Karena apapun yang terjadi di dalam maupun di luar persidangan tidak boleh mengganggu netralitas, independensi dan profesionalitas hakim," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa semua pihak harus menghormati proses hukum secara fair dan proporsional. Sehingga praperadilan tidak boleh terpengaruh faktor faktor lain kecuali fakta persidangan dan bukti-bukti yang otentik.

"Dengan pengawasan publik yang intensif dan pantauan dari lembaga lain terkait, hendaknya dapat menjadi dasar hakim untuk tetap independen," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam persidangan, pihak Irfan mengatakan, penetapan tersangka terhadapnya tidak sesuai dengan UU KUHP No 89 dan UU No 198 tentang Peradilan Militer. Pemohon menilai, kasus dugaan korupsi yang menetapkan tersangka pada 5 anggota TNI Angkatan Udara ini, sangat tumpang tindih, sebab dalam kasus tersebut, ada konektivitas semacam penyidikan gabungan antara Militer dan Sipil.

Pemohon mengemukakan, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam kasus dugaan korupsi tersebut.Pertama, tidak sesuai dengan pasal 89 KUHAP dan pasal 198 dalam UU Peradilan Militer, dimana kasus semacam ini ada konektivitas, dan baru pertama kali terjadi di Indonesia. Kedua, dalam menetapkan tersangka, pengendalian dan koordinasi kasus ini, dilakukan bukan oleh komisi Pemberantasan Korupsi, tapi oleh Militer.

Pemohon menjelaskan, dalam penyitaan di rumah pemohon (Irfan Kurnia Saleh), dilakukan oleh POM TNI.

"Pengendali dan koordinasi kasus ini dilakukan bukan oleh KPK, buktinya penyitaan di rumah pemohon (Irfan,-Red) dan kantor pemohon dilakukan oleh POM TNI bukan oleh KPK." kata Pemohon saat membacakan tanggapan dihadapan audien, termohon dan di depan Hakim.

Selain itu, pemohon juga menambahkan, hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Ketua KPK, Agus Rahardjo, yang mengatakan, dalam menyikapi kasus ini, KPK hanya memback up. "Bahasa, memback up, itu berbeda dengan operator, jadi ini yang bekerja TNI," tegasnya.

Sebagaimana informasi sebelumnya, dalam dugaan kasus korupsi pengadaan Helikopter, sebanyak 5 anggota TNI Angkatan Udara ditetapkan sebagai tersangka, selain itu Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh, juga dinyatakan sebagai tersangka. [hpy]

Komentar

 
Embed Widget

x