Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 24 Januari 2018 | 08:15 WIB
 

PDIP Saran DKI Dialog Soal Izin Operasional Alexis

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Sabtu, 4 November 2017 | 06:03 WIB
PDIP Saran DKI Dialog Soal Izin Operasional Alexis
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Sekertaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan perlu adanya dialog antara Pemerintah Provinsi DKI dengan pihak Hotel Alexis pasca ditutupnya kegiatan disana.

"Ya untuk hotelnya saya kira perlu, karena ketika diasumsikan terjadi praktik asusila kan griya pijatnya. Tapi, kalau griya pijatnya sudah tidak ada berarti asusilanya juga tidak ada," kata Gembong kepada INILAHCOM, Jumat (3/11/2017).

Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI dalam hal ini Dinas Pariwisata harus mengkali lebih dalam lagi izin operasional perhotelan Alexis. Sebab, kasus penutupan Alexis ini harus dilihat dari dua hal yang berbeda soal perizinannya.

"Kalau Alexis ada dua perizinan yang berbeda, yakni perizinan griya pijat dan izin operasional perhotelannya. Nah, ini perlu ada kajian yang mendalam berkaitan dengan izin operasional. Jadi dua hal yang kita bedakan," ujarnya.

Ia menilai langkah Pemerintah Provinsi DKI sudah tepat untuk menutup griya pijat di Hotel Alexis, karena disinyalir menjadi tempat perbuatan asusila.

"Karena yang diduga praktik asusila di griya pijatnya, maka menurut saya sudah tepat untuk menutup griya pijatnya. Jadi ada dua poin yang berbeda," jelas dia.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengambil langkah tegas melakukan penutupan terhadap hotel dan griya pijat Alexis, Jakarta Utara.

Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Direktur PT Grand Ancol Hotel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi DKI menyatakan tidak bisa memproses surat permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis.

Dengan demikian, operasi hotel yang diduga sebagai lokasi prostitusi itu tidak bisa dilanjutkan karena izinnya sudah habis per tanggal surat tersebut dikeluarkan yakni Jumat 27 Oktober 2017.

TDUP merupakan dokumen untuk menggelar usaha pariwisata yang berlaku sepanjang usaha tersebut masih beroperasi. Dalam aturannya, TDUP diwajibkan untuk her-registrasi setiap tahunnya.[ris]

Komentar

 
Embed Widget

x