Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 21 Oktober 2018 | 07:52 WIB

PDIP: Dua Hal yang Berbeda Soal Perizinan Alexis

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Sabtu, 4 November 2017 | 05:01 WIB

Berita Terkait

PDIP: Dua Hal yang Berbeda Soal Perizinan Alexis
Sekertaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Sekertaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan ada dua hal yang berbeda dari kebijakan tidak diizinkannya perpanjangan operasional Hotel Alexis oleh Pemerintah Provinsi DKI.

"Itu kalau Alexis ada dua perizinan yang berbeda, perizinan griya pijatnya kita memberikan apresiasi Pemprov DKI yang telah melakukan kebijakan tidak memperpanjang izin griya pijat itu," kata Gembong kepada INILAHCOM, Jumat (3/11/2017).

Namun, kata Gembong, untuk izin operasional perhotelannya tentu perlu ada kajian yang mendalam berkaitan dengan izin operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Jadi dua hal yang kita bedakan, karena griya pijat disinyalir terjadi praktik asusila. Karena yang diduga praktik asusila di griya pijatnya, maka menurut saya sudah tepat untuk menutup griya pijatnya. Jadi ada dua poin yang berbeda," ujarnya.

Menurut dia, terkait perizinan operasional perhotelan kan belum mendapat kajian mendalam oleh Pemerintah Provinsi DKI. Artinya, Dinas Pariwisata DKI harus mengkaji lebih cermat dan komprehensif.

"Karena ini menyangkut izin-izin hotel yang lain juga, kan harus memperlakukan sama kepada hotel-hotel lain," jelas dia.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengambil langkah tegas melakukan penutupan terhadap hotel dan griya pijat Alexis, Jakarta Utara.

Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Direktur PT Grand Ancol Hotel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi DKI menyatakan tidak bisa memproses surat permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis.

Dengan demikian, operasi hotel yang diduga sebagai lokasi prostitusi itu tidak bisa dilanjutkan karena izinnya sudah habis per tanggal surat tersebut dikeluarkan yakni Jumat 27 Oktober 2017.

TDUP merupakan dokumen untuk menggelar usaha pariwisata yang berlaku sepanjang usaha tersebut masih beroperasi. Dalam aturannya, TDUP diwajibkan untuk her-registrasi setiap tahunnya.[ris]

Komentar

Embed Widget
x