Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 20 Juli 2018 | 13:31 WIB
 

DPRD Sebut Pemprov DKI Tak Perlu Panggil Alexis

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Jumat, 3 November 2017 | 07:10 WIB
DPRD Sebut Pemprov DKI Tak Perlu Panggil Alexis
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Anggota DPRD DKI Fraksi PPP, Ichwan Zayadi menyarankan Pemerintah Provinsi DKI tidak perlu lagi melakukan dialog dengan pihak Alexis setelah menutupnya karena diduga dijadikan sebagai tempat prostitusi.

"Sudah tidak perlu lagi (panggil pihak Alexis)," kata Ichwan kepada INILAHCOM, Kamis (2/11/2017).

Sekretaris DPW PPP DKI ini menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI pasti memiliki bukti sehingga tidak memberikan proses perpanjangan perizinan Alexis, meskipun agak susah kalau menunjukkan bukti berupa saksi.

"Ada bukti berarti ada saksi, ini yang sulit kalau saksi. Yang jelas Pemda sudah punya bukti dan saya rasa itu kewenangan penuh Pemda," ujarnya.

Namun demikian, Ichwan mengatakan kedepan Pemerintah Provinsi DKI harus lebih teliti lagi dan meninjau ulang soal proses perizinan termasuk melakukan pengawasan. Sebab, dikhawatirkan ada perizinan yang berkedok hotel tapi diduga dijadikan tempat prostitusi.

"Ya dengan dalihnya fasilitas hotel, jadi tempat semacam Alexis perizinannya harus ditinjau ulang," jelas dia.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengambil langkah tegas melakukan penutupan terhadap hotel dan griya pijat Alexis, Jakarta Utara.

Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Direktur PT Grand Ancol Hotel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi DKI menyatakan tidak bisa memproses surat permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis.

Dengan demikian, operasi hotel yang diduga sebagai lokasi prostitusi itu tidak bisa dilanjutkan karena izinnya sudah habis per tanggal surat tersebut dikeluarkan yakni Jumat 27 Oktober 2017.

TDUP merupakan dokumen untuk menggelar usaha pariwisata yang berlaku sepanjang usaha tersebut masih beroperasi. Dalam aturannya, TDUP diwajibkan untuk her-registrasi setiap tahunnya.[ris]

Komentar

x