Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 13 Desember 2017 | 16:01 WIB

DPR Dukung Program Registrasi Ulang SIM Card

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Jumat, 3 November 2017 | 06:06 WIB
DPR Dukung Program Registrasi Ulang SIM Card
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Evita Nursanty mengajak masyarakat untuk melakukan registrasi kartu prabayar (SIM Card) sebelum deadline hingga 28 Februari 2018.

Menurut dia, kebijakan ini memiliki banyak manfaat selain untuk melindungi masyarakat dari penipuan, tindak kejahatan dan pelanggaran hukum, juga untuk mendukung transaksi online di semua bidang.

"Ini merupakan implementasi dari program identitas tunggal yang sangat banyak manfaatnya untuk melindungi masyarakat dari penipuan, tindak kejahatan dan pelanggaran hukum. Manfaatkan waktu ini jangan sampai nanti dikenakan blokir," kata Evita kepada INILAHCOM, Kamis (2/11/2017).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mendukung program ini karena memang sangat baik, karena ini program sebenarnya sudah dirancang sejak lama tapi karena ada masalah e-KTP sehingga tertunda dan baru sekarang dilaksanakan.

"Jadi tidak benar kalau program registrasi prabayar secara nasional dengan identitas tunggal berdasar data e-KTP ini bermuatan politik," ujarnya.

Per tanggal 1 November 2017 sudah teregistrasi ulang 30.201.602 SIM Card. Registrasi ulang ini dimulai 31 Oktober 2017 sampai 28 Februari 2018, apabila Pelanggan tidak melakukan registrasi sampai 28 Februari 2018 maka akan dikenakan pemblokiran secara bertahap dan akan diblokir total pada 28 April 2018.

Operator dan/atau gerai sebagai mitra menjamin perlindungan data pelanggan sesuai ISO 27001. Data Pelanggan lama otomatis akan diganti dengan nama/identitas pelanggan baru.

Apabila Pelanggan gagal melakukan registrasi melalui SMS atau website operator sesuai petunjuk dan format dari operator, maka Pelanggan diminta untuk melakukan registrasi melalui geral operator/mltra.

Program registrasi prabayar secara nasional ini dilaksakan Kementerian Komunlkasi dan informatlka, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dan Seluruh Operator Telekomunikasi Seluler.[ris]

Komentar

 
x