Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 19 April 2018 | 20:34 WIB
 

Usulan Revisi UU Ormas Elaborasi UU No.17/2013

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Senin, 30 Oktober 2017 | 20:40 WIB
Usulan Revisi UU Ormas Elaborasi UU No.17/2013
Wakil Ketua Komisi II DPR, Fandi Utomo - (Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR, Fandi Utomo mengatakan partainya tidak akan mengembalikan Undang-undang Ormas Nomor 2 Tahun 2017 kepada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013. Menurut dia, partainya mengelaborasi dua Undang-undang tersebut.

"Kita tidak sepenuhnya kembali kepada UU 17/2013, karena paradigmanya memang berbeda. Paradigma UU 17/2013 itu paradigma sepenuhnya merujuk kepada konstitusi kita Pasal 28 ayat e tanpa reserve melakukan pembatasan," kata Fandi di DPP Demokrat, Senin (30/10/2017).

Sedangkan, kata anggota Fraksi Demokrat di DPR ini bahwa negara mempunyai hak mempertahankan dirinya. Maka, partainya mengajukan perubahan sebagai elaborasi atas hak yang dimiliki oleh negara dan hak yang dimiliki masyarakat (civil society).

"Maka sebetulnya usulan kita mempertemukan antara kedaulatan negara dan civil right yang dimiliki rakyat, sebetulnya itu hal yang berbeda dengan UU 17/2013. Itu tercermin sekali didalam pasal-pasal yang kita usulkan," ujarnya.

Misalnya, kata Fandi, UU Nomor 17/2013 itu negara tidak bisa apa-apa kalau ada ormas yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan bertentangan Pancasila. Akan tetapi, Perppu Nomor 2/2017 yang sudah menjadi UU itu bahwa pemerintah melakukan pembubaran serta merta tanpa melalui peradilan.

Sementara, kata dia, partainya mengusulkan negara dalam hal ini pemerintah punya ruang pemberhentian atau pembekuan secara cepat dengan melalui proses pembinaan. Namun ujung akhirnya pembubaran itu harus dikembalikan ke pengadilan.

"Nah saya kira dua hal berbeda dimana UU 17/2013 itu dianggap negara tidak punya ruang, sedangkan Perppu 2/2017 yang sudah jadi UU itu negara terlalu kuat terhadap civil society. Saya kira konstitusi kita mengatur cukup jelas, kita tidak mengatakan kembali pada UU 17/2013 tapi memang penyempurnaan sesuai publik perlu dilakukan," tandasnya. [ton]

Tags

Komentar

 
Embed Widget

x