Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 19 Oktober 2018 | 21:45 WIB

Menyetop Korupsi di Lembaga Peradilan, Mungkinkah?

Oleh : R Ferdian Andi R | Rabu, 18 Oktober 2017 | 18:45 WIB

Berita Terkait

Menyetop Korupsi di Lembaga Peradilan, Mungkinkah?
(Foto: ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Operasi Tangkap Tangan (OTT) sejumlah hakim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menegaskan ada persoalan serius di lembaga peradilan. Mungkinkan praktik koruptif dapat disetop?

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan mengatakan persoalan yang terjadi di lembaga peradilan tidak terlepas dari pemahaman pengawasan di lembaga peradilan yang dimaknai pihak eksternal tidak boleh melakukan pengawasan. "Sistem konstitusi semua saling mengawasi, cheks and balances, tetapi ketika MA menerapkan satu atap, tidak boleh orang lain mengawasi, inilah sumber masalah sebenarnya," ujarnya dalam diskusi hukum yang digelar Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) di Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Ia menegaskan terjadi kekeliruan cara pandang bila pihak lain tidak boleh melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan. Menurut dia, secara universal, pengawasan harus dilakukan pihak eksternal. "Orang lain tidak boleh menilai, ini kekeliruan. Akuntabiltas pengawasan eksternal suatu keharusan secara universal," sebut mantan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) di sejumlah daerah ini.

Selain persoalan tersebut, Maruarar juga menyoroti praktik dan tradisi yang ujungnya membebani para hakim di daerah. Ia mencontohkan seperti turnamen tenis yang acap dilakukan Mahkamah Agung. Menurut dia, hal itu sejatinya membebani para hakim. "Ada namanya tenis nasional, Ketua Pengadilan Tinggi harus kontribusi sekarang. Bayangkan kalau itu terjadi, itu pembenaran, mereka mencuri uang itu," kritik Maruarar.

Ia juga mengkritik cara pimpinan MA ketika ia masih aktif, yang melakukan kunjungan ke daerah dengan membawa rombongan besar. Menurut dia, itu akan membebani para ketua pengadilan. "Jangan bawa rombongan banyak, cukup 1-2 orang saja. Barangkali beban-beban ini menjadi suatu pembenaran. Oleh karenanya kalau mau membersihkan peradilan bersihkan dulu ini, lakukan pengawasan," tegas Maruar.

Maruarar juga menyoroti gaya hidup hakim yang kerap melakukan perjalanan antarkota. Ia mempertanyakan biaya yang tidak murah dari aktivitas tersebut. Tidak hanya itu, Maruarar juga menyinggung soal tradisi jika terdapat anak pimpinan pejabat tinggi menikah, maka hakim seluruh Indonesia hadir. "Itu kan bawa sumbangan, menginap di hotel berapa? Gaji hakim memang tinggi, tetapi kalau gaya hidup tidak mendukung, itu harus dibersihkan," sebut Maruar.

Di bagian lain, Maruarar juga menyoroti pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial (KY) terhadap hakim. Menurut dia, KY harus melakukan inovasi pengawasan agar lebih efektif meminimalisir praktik koruptif di lembaga peradilan. KY harus melakukan inovasi dalam pengawasan," tegas Maruarar.

Sementara dalam kesempatan yang sama mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengatakan perlu ada perumusan untuk melakukan reformasi di lembaga peradilan dengan membuat program jangka pendek, menengah dan panjang. "OTT harus jalan terus. KPK harus diperkuat. KY harus terang-terangan menjadi kekuatan dan bagian dari KPK," kata Suparman.

Ia juga mengapresiasi maklumat yang dikeluarkan MA. Suparman mendorong agar maklumat MA dilakukan secara konsisten agar pelaksanaan efektif di lapangan. "Selain itu harus ada evaluasi terhadap pimpinan PN dan PT, audit penanganan perkara, disribusi perkara, libatkan lembaga eksternal seperti Ombudsman RI," tegas dosen FH UII ini.

Ia juga menyoroti soal promosi dan mutasi yang dilakukan di internal lembaga peradilan. Ia meminta hal tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel. "Promosi dan mutasi harus clear. Kalau sudah mendapat sanski non palu oleh KY ya jangan dipromosiin dong,"kritik Suparman.

Di bagian lain, Suparman juga mendukung keberadaan RUU Jabatan Hakim terkait dengan status hakim sebagai pejabat negara. Ia juga setuju dengan ide pembagian tanggungjawab (shared responsibility) antara MA dan KY. "MA fokus ke pengadil, jangan ikut urus administrasi, seleksi hakim. Itu merendahkan martabat hakim," tegas Suparman.

Ia juga mendorong KY melakukan inovasi dan improvisasi dalam pengawasan terhadap hakim. Dia mencontohkan soal sanksi yang bisa diberikan KY terhadap hakim yang bersalah. "KY jangan hanya sekadar merekomendasikan untuk tindakan non palu. KY punya kekuatan eksekutorial, jadi jangan hanya rekomendasi. Kecuali kalau pemberhentian, ya lewati Majelis Kehormatan Hakim (MKH)," tandas Suparman.

Sementara, Puskapkum dalam siaran persnya mendorong percepatam pembahasan RUU Jabatan Hakim sebagai respons atas berbagai persoalan yang muncul di lembaga peradilan. "RUU Jabatan Hakim diharapkan menjadi milestone dalam reformasi di lembaga peradilan khususnya terkait dengan penentuan status dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara, manajemen hakim serta pembagian kewenangan (shared responsibility) antara Mahkamah Agung (MA) dengan Komisi Yudisial (KY)," demikian Puskapkum. [*]

Komentar

Embed Widget
x