Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 14 Desember 2017 | 00:03 WIB

Anggaran Densus Tipikor Sebanding dengan KPK

Oleh : - | Jumat, 13 Oktober 2017 | 17:18 WIB
Anggaran Densus Tipikor Sebanding dengan KPK
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai wajar anggaran sebesar Rp2,6 triliun yang diajukan oleh Polri dalam membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).

"Karena itu bagian anggaran Polri sehingga semakin besar kita berikan, jadi wajar saja," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Dia membandingkan anggaran yang diajukan Polri dengan anggaran untuk membiayai kerja KPK. Sebab untuk membiayai 1.000 pegawai KPK dalam berkerja, negara mengeluarkan Rp1 triliun.

Sedangkan Polri yang memiliki 400.000 personelnya yang ada hingga tingkat kecamatan tidak menghabiskan anggara sebesar KPK. Padahal 400.000 personel Kepolisian itu menjadi konsep dari Densus hingga tingkat kecamatan sehingga pemberantasan korupsi bisa diterapkan di seluruh Indonesia.

"Kalau sekarang yang dilakukan KPK hanya hiburan-hiburan saja, tangkap orang lalu konferensi pers. Karena KPK hanya trigger maka tidak perlu permanen sehingga tugasnya sudah selesai," ujarnya.

Fahri menilai korupsi sebagai suatu persoalan dalam sistem pemerintahan hanya bisa diselesaikan oleh lembaga yang kerjanya ada di seluruh Indonesia.

Hal itu, menurut dia, hanya bisa dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan Agung dan dalam UU KPK pun disebutkan bahwa institusi yang memberantas korupsi adalah tugas Kepolisian dan Kejaksaan, namun karena belum maksimal dibentuk KPK sebagai trigger.

"Selama 14 tahun keberadaan KPK sudah menjadi trigger, itu sudah cukup," katanya.

Selain itu Fahri mengingatkan bahwa Densus Tipikor bukan merupakan suatu institusi yang keluar dari UU Kepolisian, Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Kitab UU Hukum Pidana (KUHP).

Menurut dia Densus Tipikor hanya unit yang ada di dalam Kepolisian, namun fokus terhadap isu-isu korupsi sehingga berada di bawah kewenangan Polri.

"UU yang digunakan KUHP, KUHAP, dan Tipikor, namun badannya tidak bisa seperti KPK yang institusi transisional, sedangkan Kepolisian institusi permanen," ujarnya.

Dia menilai hanya Polisi yang punya kekuatan dan jaringan kerja yang nanti menyambung dengan Kejaksaan di seluruh Indonesia sehingga hukum itu sama buat seluruh orang.[jat]

Komentar

 
x