Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 17 Oktober 2017 | 12:52 WIB

LKIN Desak Polisi Tindaklanjuti Ketua PDIP Kutim

Oleh : - | Kamis, 12 Oktober 2017 | 15:48 WIB
LKIN Desak Polisi Tindaklanjuti Ketua PDIP Kutim
(Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Lembaga Kajian dan Investigasi Nasional (LKIN) mendesak Polres Kutai Timur (Kutim) untuk segera menetapkan Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kutim Agiel Suwarno atas kasus penggelapan dana bantuan parpol selama 3 tahun dan pemalsuan tanda tangan sejumlah pengurus DPC PDIP Kutim.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Lembaga Kajian dan Investigasi Nasional (LKIN) Raden Arif Budiman mendesak Polres Kutim untuk segera menetapkan Agiel Suwarno sebagai tersangka terkait kasus penyalahgunaan dana bantuan parpol untuk PDIP dan pemalsuan tanda tangan sejumlah pengurus DPC PDIP Kutim.

"Polres Kutim harus segera menetapkan saudara Agiel sebagai tersangka atas dua kasus tersebut," desak Arif saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (12/10).

Menurut Arif, bukti yang disampaikan pelapor, Suyono yang juga Sekretaris DPC PDIP Kutim terkait dua kasus tersebut sudah sangat kuat. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi Polres Kutim untuk menunda penetapan Agiel sebagai tersangka.

"Buktinya kan jelas, ada LPJ fiktif penggunaan dana bantuan parpol dari 2014 sampai 2016," bebernya.

Untuk itu, Arif menegaskan, jika Polres Kutim tidak segera menindaklanjuti laporan yang disampaikan sejak April 2017 lalu, LKIN akan membawa persoalan ini ke Mabes Polri karena lamban menangani laporan masyarakat, apalagi bukti sudah sangat jelas dan lengkap.

"Karena, kami sebagai LSM yang mendukung pemberantasan korupsi akan terus mengawal reformasi di tubuh kepolisian," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kutim Agiel Suwarno dilaporkan oleh Sekretaris DPC PDIP Kutim Suyono ke Polres Kutim pada 21 April 2017. Dalam laporan disebutkan Agiel tidak pernah berkoordinasi dengan pengurus partai lainnya dalam mengelola keuangan bantuan Pemkab Kutim selama tiga tahun yakni tahun 2014 hingga 2016 dengan total Rp127,4 juta lebih.

Dalam mengelola dana bantuan parpol itu, Agiel diduga membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPj) fiktif karena pihak-pihak yang ada dalam kwitansi atau bukti penerimaan ternyata tidak ada. Agiel juga telah memalsukan tanda tangan sejumlah pengurus DPC Kutim dalam LPj itu. Dalam laporannya, Suyono juga menyertakan sejumlah dokumen berupa LPj PDIP Kutim terhadap penggunaan APBD Kutim. [ibn]

Tags

Komentar

 
x