Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 14 Desember 2017 | 11:32 WIB

Sipol

Komisi II Nilai Tak Perlu Rapat dengan KPU Bawaslu

Oleh : - | Kamis, 12 Oktober 2017 | 15:12 WIB
Komisi II Nilai Tak Perlu Rapat dengan KPU Bawaslu
Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria - (Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menilai tak perlu agenda Rapat dengan KPU dan Bawaslu terkait persoalan sistem informasi partai politik atau Sipol yang dikeluhkan.

Menurutnya, persoalan mekanisme pendaftaran partai politik sudah diatur dalam pertemuan sebelumnya yang membahas hal tersebut.

"Ga perlu, karena tahapannya sudah disepakati. Kita sudah duduk bersama dengan KPU dan Bawaslu," kata Riza kepada INILAHCOM, Kamis (12/10/2017).

Riza menyarankan, KPU membuat aturan tambahan, jika nantinya banyak parpol yang tak terakomodir sampai batas akhir masa pendaftaran, 16 Oktober nanti.

"Ada tiga saran untuk KPU terkait Sipol. Pertama, server KPU terkait sipol harua dibenahi. Karena banyak didaerah yang mengeluhkan sulitnya mengakses," ungkapnya.

Kedua, KPU bisa memperpanjang batas waktu pendaftaran jika sistem pendaftaran dengan Sipol ini tak maksimal.

"Yang ketiga, KPU bisa mengambil langkah seperti periode lalu. Boleh menggunakan sipol boleh tidak," ujarnya.

"Yang penting proses di KPU tidak menyulitkan. Sebab kekuasaan tertinggi ada di suara ditangan rakyat," sambungnya mantap.

Sebelumnya, Bawaslu meminta KPU menimbang kembali Peraturan KPU (PKPU) tentang diwajibkannya Sipol dalam pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019. Bawaslu telah mengirim surat kepada KPU terkait hal tersebut.

"Bawaslu meminta Sipol tidak menjadi syarat wajib dalam pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual parpol peserta pemilu," kata anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin dalam acara Sosialisasi Pengawasan Tahapan Verifikasi Parpol di Hotel A One, Jakarta, Senin, 9 Oktober 2017.

Melalui peraturannya, KPU mewajibkan partai politik untuk melakukan pendaftaran peserta pemilihan umum 2019 melalui sipol. Partai peserta pemilu kemudian harus mencetak dokumen pendaftaran melalui sipol. Sejumlah partai politik mengeluhkan kewajiban menginput data melalui Sipol ini. Partai politik menilai sipol justru mempersulit proses pendaftaran karena sistemnya belum benar-benar siap.

Afif mengatakan Bawaslu akan terus mendorong proses pemilu 2019 yang memudahkan semua pihak. "Kami inginnya pemilu ini memudahkan, baik calon peserta pemilu atau pemilih," kata dia. [rok]

Komentar

 
x